Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Cegah Korupsi, KPK Kawal Anggaran Kementan

Kompas.com - 08/11/2018, 14:00 WIB
Mikhael Gewati

Editor


KOMPAS.com
- Data pangan metode baru Badan Pusat Statistik (BPS), terus dijadikan sebagian kalangan untuk mendorong penegak hukum meneliti penggunaan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebagai langkah antisipasi dan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Kementan sudah lebih dulu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman secara khusus meminta KPK memeriksa semua anggaran.

"Ini semua untuk menghindari terjadinya korupsi atau penyalahgunaan anggaran," kata Amran dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (8/11/2018).

Amran menjelaskan sudah tiga tahun tim investigai KPK memantau setiap kinerja Kementan. Sedikitnya ada tiga-empat orang yang ditempatkan KPK untuk mengawasi kerja Kementan.

 

"Kementan ingin terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka kinerja kami selalu diawasi oleh KPK sejak 2016. Khususnya Tanaman pangan ada satgas pangan, KPK, Kejaksaan, Polri semua kegiatan dipantau," jelasnya.

Baca jugaKementan Raih National Procurement Award 2018

Dengan adanya pengawasan ini, Mentan menginginkan semua jajaran yang ada kementeriannya untuk melakukan semua kegiatan dikerjakan dengan prinsip sangat hati-hati.

"Kegiatan dipantau sebelum terjadi kesalahan sudah terlebih dulu ditegur. Jika masih ada yang main-main maka akan ditindaklanjuti,"jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Digiplay Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP menilai, Kementan sendiri telah optimal mengelola anggaran.

Lebih lanjut, Fahmi menguraikan beberapa indikator dari optimalisasi pengelolaan anggaran Kementan. Di antaranya nilai tukar petani (NTP) sebagai potret kesejahteraan petani yang trennya meningkat sesuai dengan laporan BPS.

"Lalu angka penduduk miskin di desa juga menurun. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa bekerja sebagai petani," ucapnya menjelaskan.

Berikutnya, kata dia, adalah kebijakan clean ministry yang diterapkan Kementan berjalan cukup baik.

Fahmi kemudian menggaris bawahi komitmen Kementan yang menggandeng KPK untuk mengawasi kerja kementeriannya.

Komentar Fahmi ini juga menanggapi adanya perbedaan data beras yang dikeluarkan BPS dengan metode baru KSA dan metode lama. Adanya perbedaan itu dinilai bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan kementerian terkait.

Capaian Kementan

Dalam pemaparan capaian Kementan dalam 4 tahun Pemerintahan Jokowi–JK, Rabu (24/10/2018), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Syukur Irwanto menyampaikan data laporan hasil audit di Kementan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca jugaIni Capaian Kementan dalam 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK 

Dua tahun berturut-turut, laporan keuangan Kementan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan laporan keuangan ini diraih pada 2016 dan 2017.

Kementan juga mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai kementerian anti gratifikasi pada 2017.

"Perolehan WTP Kementan di tahun 2016 dan 2017 merupakan opini tertinggi dan pertama yang diraih Kementan," ujar Syukur.

Pada 2006-2007 Kementan sempat mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di tahun 2015.

Anggota IV BPK Rizal Djalil menyatakan penilaian dari laporan keuangan berdasarkan standar yang diatur pemerintah, sehinggabukan penilaian subjektif dari BPK.

Hal itu disampaikan Rizal saat menyerahkan Laporan Pemeriksaan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LHP LKKL) kepada Mentan di Gedung Kementan Rabu (6/6/2018).

"Untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan itu telah disajikan secara material atau basis akutansi yang berlaku umum di Indonesia, kriterianya adalah kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah bukan akuntansi yang dibuat BPK," kata Rizal.

Rizal memberi masukan agar Kementan dapat membuat data acuan mengenai luas panen secara periodik sehingga tidak hanya bergantung pada BPS.

Pusat data pertanian dimintanya ditingkatkan lagi kemampuannya dalam memantau luas panen secara periodik. Data itu nantinya bisa menjadi pembanding data BPS.

"Kalau data BPS lambat, Kementan bisa menggunakan data itu untuk menentukan kebijakan pengadaan pangan," kata Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com