“Orang Miskin Itu Disiplin dalam Membayar Cicilannya..."

BANDUNG, KOMPAS.com — Perputaran uang Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun. Dana tersebut berasal dari 560.000 anggotanya di 12 provinsi di Indonesia.

Ketua Pengurus Komida Slamet Riyadi mengatakan, koperasinya fokus pada pemberdayaan perempuan miskin yang tidak bisa mengakses perbankan.

“Persyaratannya, nasabah dipastikan harus miskin. Maksimal penghasilannya Rp 650.000 per bulan,” ujar Slamet saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/11/2018).

Selain itu, sambung Slamet, tidak ada lagi persyaratan lainnya. Bahkan, tidak perlu fotokopi KTP ataupun kontrak tertulis.

Baca juga: Anak Muda, Koperasi, dan The Abundance Era

Meski tidak mensyaratkan jaminan, angka kredit bermasalah atau NPL di Komika tergolong kecil, yakni hanya 0,3 persen.

“Orang miskin itu disiplin dalam membayar cicilannya. Saat meminjamkan uang, kami menyemangati mereka untuk disiplin dan membayar utang itu mendapat pahala,” tuturnya.

Dalam operasionalnya, Komida mengandalkan transaksi tunai dan pertemuan tatap muka. Sebab, mayoritas perempuan miskin tidak memiliki ponsel pintar.

“Sebanyak 90 persen anggota kami ada di perkampungan. Paling banyak di Jabar, 40 persenan dari jumlah anggota. Kami menargetkan pertumbuhan anggota hingga 600.000 tahun ini,” ungkapnya.

Slamet menceritakan, untuk pinjaman pertama, anggota koperasi mendapat dana maksimal Rp 2,5 juta. Setelah lunas, mereka bisa meminjam lagi dengan kenaikan plafon menjadi Rp 3 juta.

Di pinjaman ketiga, anggota akan mendapatkan plafon maksimal Rp 5 juta-Rp 6 juta. “Sekarang rata-rata pinjaman di angka Rp 5 juta-6 juta,” tuturnya.

Pinjaman tersebut membantu banyak perempuan di perkampungan lebih sejahtera. Dari yang sebelumnya pemulung menjadi juragan rongsokan. Ada pula yang sukses menjadi pengepul sayur mayur.

“Rata-rata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan waktu 3-4 tahun dengan tiga kali pinjaman,” ucapnya.

Tak hanya itu, Komida tidak hanya membagikan uang, tetapi juga meningkatkan kapasitas dari peminjam dengan meningkatkan pendidikan dari anggotanya.

“Kami juga memberikan berbagai pelatihan, termasuk training hak anak dan kesehatan,” sebut dia.

Misal, anak memiliki hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Namun, ada orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.

“Itu bukan alasan. Makanya kami berikan dana talangan pendidikan. Ada yang mencapai tiga tahun untuk siswa SMP dan SMA,” tuturnya.

Dengan dana talangan pendidikan ini, tidak ada lagi anak dari anggota yang tidak sekolah. Dana talangan diberikan dari TK hingga SMA. Hingga kini, sudah puluhan ribu anak yang terbantu.

Kemiskinan

Direktur Leiden Ethnosystem And Development (LEAD) Programme LJ Slikkerveer mengatakan, untuk mengurangi angka kemiskinan, Indonesia harus mengoptimalkan potensi bioculture yang dimiliki.

Caranya yakni dengan melakukan pembangunan yang menekankan pada indigenous community alias masyarakat lokal yang menguasai kearifan lokal (local wisdom).

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan berjalan tanpa mengandalkan partisipasi masyarakat lokal,” tuturnya dalam Seminar Internasional Integrated Microfinance Management (IMM), belum lama ini.

“Yang harus diingat sebuah program akan berjalan dengan baik apabila mengandung nilai budaya atau tradisi setempat,” tambah dia.

Slikkerveer juga menyoroti bergesernya konsep institusi keuangan mikro ke arah komersial.

Hal itu menyebabkan peran institusi keuangan mikro terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi sangat minim.