Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivitas Politik Dalam Bisnis Perusahaan, Untung atau Buntung?

Kompas.com - 09/11/2018, 06:03 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan politisi di sektor korporasi sudah menjadi hal yang lumrah di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Begitu pun sebaliknya, pengusaha masuk ke dalam politik praktis demi suatu kepentingan.

Namun Professor Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas Deakin Australia Ferdinand A. Gil, Alfred menilai, keterlibatan aktivitas politik dalam bisnis tidak bermanfaat positif bagi keberhasilan perusahaan tersebut.

"Justru mempunyai dampak negatif terhadap nilai perusahaan karena besarnya potensi tindak korupsi dan nepotisme yang sudah ramai diberitakan oleh media," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Sri Mulyani: Nominal Defisit APBN Sering Dijadikan Wacana dalam Politik...

Berdasarkan berbagai riset kata dia, perusahaan dengan direktur atau komisioner yang mempunyai hubungan politik tidak mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penghasilan bisnis perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan politikus dalam bisnis perusahaan tidak diatur oleh undang-undang. Hanya ada aturan OJK menyangkut Politically Exposed Person (PEP) dalam industri jasa keuangan.

Head of Research Center, Faculty of Economics and Business Universitas Airlangga, Iman Harymawan menilai, meski keterlibatan politikus di perusahaan tak dilarang, namun prinsip transparansi dan akuntabel harus dijaga. Menurut dia, perusahaan perlu konsisten terkait hal itu.

Pengawasan etika hubungan politik dan bisnis dinilai sangat diperlukan agar mendorong perusahaan tetap transparan dan akuntabel.

"Namun masih banyak perusahaan yang belum transparan karena sifatnya sebatas sukarela," kata dia.

Di tempat yang sama, Head of Indonesia Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Deny Poerhadiyanto menilai, budaya whistleblowing harus terus dikembangkan.

Para akuntan juga harus mengambil peran terdepan dalam menjaga etika bisnis, apalagi yang sudah melibatkan hubungan politik.

"Koneksi politik dalam berbisinis seharusnya mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi negara, tidak hanya kepentingan individu atau perusahaan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com