Bunga Pinjaman Online Tinggi, Ini Komentar OJK

Kompas.com - 13/11/2018, 13:31 WIB
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Keuangan Jasa (OJK), Nurhaida memberi penjelasan kepada awak media seusai acara Media Briefing Bronis (Ngobrol Manis) mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan di Wisma Mulia 2 Lantai 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.comWakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Keuangan Jasa (OJK), Nurhaida memberi penjelasan kepada awak media seusai acara Media Briefing Bronis (Ngobrol Manis) mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan di Wisma Mulia 2 Lantai 17, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) menyatakan tidak bisa turut mengambil andil dalam pengaturan imbal hasil investor fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyampaikan, tingkat bunga yang dikenakan oleh perusahaan pinjaman online ditentukan oleh kontrak yang terjalin di antara peminjam (investor) dan yang dipinjami (debitur/nasabah).

"Berapa tingkat bunga yang dikenakan oleh perusahaan karena sifatnya peer to peer, mereka langsung berkontrak antara yang meminjamkan dan yang pinjam. Ini merupakan kesepakatan antara keduanya dan OJK tidak bisa intervensi," ujar Nurhaida ketika ditemui awak media di acara Ulang Tahun ke-7 OJK di Jakarta, 13/11/2018.

Sebelumnya marak pemberitaan mengenai masyarakat yang mengeluhkan tingginya bunga atau imbal hasil yang ditetapkan oleh pinjaman online. Beberapa fintech bahkan memberikan bunga sebesar 20 persen untuk satu kali peminjaman dana.

Baca juga: OJK: Konsumen Harus Pahami Manfaat dan Risiko Pinjaman Online

Nurhaida menjelaskan, OJK tidak bisa menjadi pihak ketiga yang mengatur kontrak di antara pinjaman online dengan nasabahnya. Sehingga, OJK pun mewajibkan keterbukaan informasi atau transparansi mengenai kontrak peminjaman dana oleh pinjaman online.

"Jadi itulah apa yg bisa menjadi prioritas OJK memastikan perusahaan P2P fintech company ini untuk mewajibkan keterbukaan informasi atau transparasi," jelas Nurhaida.

Sehingga diharapkan, dengan keterbukaan informasi ini tidak ada yang dirugikan karena baik dari pihak peminjam dan nasabah menyadari risiko dari transaksi yang dilakukan.

"Rsikonya terkait dengan besarnya return yang diharapkan atau bunga yang akan dikenakan. Nah ini yang di salah satu ketentuan OJK itu mewajibkan bahwa si fintech company harus memastikan bahwa borrower-nya (peminjam) nya itu melakukan keterbukaaan atau transparansi," ujar Nurhaida.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Walikota Risma Dapat Kejutan Ultah di Kompas100 Lunch Discussion

Saat Walikota Risma Dapat Kejutan Ultah di Kompas100 Lunch Discussion

Whats New
Investasi AS di Indonesia Disebut Tembus 36 Miliar Dollar AS

Investasi AS di Indonesia Disebut Tembus 36 Miliar Dollar AS

Whats New
Buwas Perkenalkan Mantan Deputi BUMN Gatot Trihargo ke  Komisi IV DPR

Buwas Perkenalkan Mantan Deputi BUMN Gatot Trihargo ke Komisi IV DPR

Whats New
Era Digital, Begini Cara Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Siasati Pasar

Era Digital, Begini Cara Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Siasati Pasar

Whats New
Kuartal III 2019, Ekonomi Singapura Terhindar dari Resesi

Kuartal III 2019, Ekonomi Singapura Terhindar dari Resesi

Whats New
AP I Buka Seleksi Mitra Usaha di Bandara Internasional Yogyakarta, Ini Caranya

AP I Buka Seleksi Mitra Usaha di Bandara Internasional Yogyakarta, Ini Caranya

Work Smart
Tanam Modal Rp 519 Triliun, 44 Investor Dapatkan Fasilitas Tax Holiday

Tanam Modal Rp 519 Triliun, 44 Investor Dapatkan Fasilitas Tax Holiday

Whats New
Tak Punya Dana Pensiun? Ini Tips Jitu dari Warren Buffett untuk Simpanan Hari Tua

Tak Punya Dana Pensiun? Ini Tips Jitu dari Warren Buffett untuk Simpanan Hari Tua

Whats New
Ketua DPR: Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan

Ketua DPR: Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan

Whats New
Sebulan Bekerja, Ini Kesan Sri Mulyani terhadap Kabinet Indonesia Maju

Sebulan Bekerja, Ini Kesan Sri Mulyani terhadap Kabinet Indonesia Maju

Whats New
Ke Jepang, Erick Thohir Bahas Peluang Kerja Sama di Bidang SDM dan Teknologi

Ke Jepang, Erick Thohir Bahas Peluang Kerja Sama di Bidang SDM dan Teknologi

Whats New
Transaksi Uang Digital Melonjak, Pendapatan Non-Bunga Bank Tergerus

Transaksi Uang Digital Melonjak, Pendapatan Non-Bunga Bank Tergerus

Whats New
Menteri KKP Edhy Prabowo: Saya Enggak Perlu Pencitraan...

Menteri KKP Edhy Prabowo: Saya Enggak Perlu Pencitraan...

Whats New
Gerak Rupiah dan IHSG Sepanjang Hari Dipengaruhi Hasil RDG Bank Indonesia

Gerak Rupiah dan IHSG Sepanjang Hari Dipengaruhi Hasil RDG Bank Indonesia

Whats New
Hari Ini Harga Emas Antam Stagnan di Harga Rp 751.000

Hari Ini Harga Emas Antam Stagnan di Harga Rp 751.000

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X