Pemberi Pinjaman Online Dilarang Mengakses Data Pribadi dan Daftar Kontak Debitur

Kompas.com - 13/11/2018, 16:49 WIB
Ilustrasi fintech www.thinkstockphotos.comIlustrasi fintech

JAKARTA, KOMPAS.com -Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemberi pinjaman online yang legal tidak diizinkan untuk mengambil data kontak dari debitur yang meninjam dana. Sebab, hal tersebut melanggar privasi dari debitu yang bersangkutan.

Pasalnya, belakangan marak pemberitaan mengenai laporan masyarakat yang mengadukan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Pelanggaran yang dilakukan seperti memasang bunga yang mencekik atau proses penagihan yang tidak wajar dengan melanggar privasi debiturnya. Sebab, pinjaman online yang bersangkutan memiliki akses terhadap nomor kontak serta galeri ponsel debitur yang bersangkutan.

"Nggak ada hubungannya antara fintech dengan kontak yang dia punya, seumpamanya ada aplikasi yang meminta ambil fotonya, itu nggak ada hubungannya," ujar Samuel ketika dihubungi awak media di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Lebih lanjut Samuel pun menganjurkan masyarakat untuk melaporkan pinjaman online yang melakukan pelanggaran privasi tersebut. Namun sebelumnya, Samuel menambahkan, masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana melalui pinjaman online seharusnya sudah bisa membedakan mana yang legal dan ilegal.

"(Kalau ada yang meminta akses kontak atau gambar) laporkan karena itu melanggar dan bisa kita tangkap karna langgar privacy namanya. Masyarakat juga harus baca dulu aturannya dilihat dia (pinjaman online) dari mana," jelas Samuel.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi pun mengatakan, pemberi pinjaman online yang meminta akses daftar kontak ponsel dan data pribadi lainnya merupakan pinjaman online ilegal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Data-data tersebut nantinya akan digunakan oleh pinjaman online yang bersangkutan untuk meneror ketika debiturnya tidak membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan secara tepat waktu.

"Sehingga ketika anda gagal bayar itulah yang digunakan oleh fintech lending ilegal untuk meneror. Nah ketika anda diteror dan anda melapor ke Polisi susah nyari orang ini (pinjaman online) karena alamatnya nggak jelas," jelas Hendrikus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Whats New
Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Perseteruan Petinggi MPR Vs Sri Mulyani, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.