Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK: Petani dan Nelayan Butuh Proses Klaim Asuransi yang Mudah

Kompas.com - 13/11/2018, 18:21 WIB
Murti Ali Lingga,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyatakan petani dan nelayan sangat membutuhkan produk asuransi yang proses klaimnya mudah. Selama ini, soal klaim menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh mereka.

"Tentunya teman-teman dari asuransi harus membuat suatu skema prodak yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kalau petani dan nelayan itu yang penting gampang diklaim. Itu saja," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II (OJK), Moch Ihsanuddin  dalam launching Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Ihsanuddin menjelaskan, kemudahaan inilah yang mereka upayakan dan usahakan dalam Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil di Indonesia. Sehingga para pembudidaya ikan skala kecil mau bergabung dengan program digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.

"Secara prinsipnya juga membantu program pemerintah. Ada program Strategi Nasional Inklusi yang ditaergetkan di akhir 2019 nanti, targetnya 75 persen," ujar dia.

Dia menyambut baik program asuransi yang ditujukan untuk pembudidaya petani dan nelayan kecil ini, karena dinilai sangat bermanfaat dan membantu. Ia juga berharap cakupan asuransi ini terus berkembang dan ditingkatkan.

"Semoga yang terjamin bukan hanya yang kecil (tapi) semuanya. Bisa kita sinergikan di OJK," tuturnya.

Ihsanuddin yakin jumlah perserta asuransi ini akan terus bertambah dan berkembang. Sebab, kehadiran dan manfaatnya samgat dirasakan masyaratkan pembudidaya. Mereka yang sudah bergabung tentu akan menyampaikan atau menularkan manfaanya kepada yang lain.

"Karena kalau namanya petani, nelayan pembudidayan kecil itu, kalau sudah dapat cerita dari temannya akan gampang sekali untuk bergabung tidak perlu ceramah, FGD, diskusi. Ngomong satu, terus berantai tahu-tahu mbuyar (menyebar)," sebutnya.

Ia menilai, lambat laun pemerintah melalui KKP tidak akan perlu lagi mensubsidi premi dari Anggaran Pembelajaran Belanja Negara (APBN) untuk asuransi ini. Sebab nantinya akan berubah menjadi bisnis ke bisnis.

"Hal seperti ini lama-lama tidak usah lagi subsidi premi dari APBN, namun dengan pengalaman akan menular (berubah). Nah ini juga pangsa pasar baru bagi perusahaan asuransi. Ini market baru," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com