Pengusaha Tagih Kebijakan Susi: Usai Penenggelaman Kapal, Lalu Apa?

Kompas.com - 14/11/2018, 15:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memimpin penenggelaman 33 kapal asing pencuri ikan di perairan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (29/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia menilai pentingnya kebijakan pemerintah pasca kebijakan tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menagih kebijakan Susi pasca penenggelaman kapal penangkap ikan secara ilegal atau illegal fishing.

"Yang ingin saya sampaikan adalah what's next implementasinya? Karena zaman (Menteri) Pak Fadel, Pak Cicip kami sudah mengarungi sektor kelautan dan perikanan," kata dia saat bicara dalam Diskusi Sumbang Pemikiran Kadin dalam RPJMN 2020-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

"Jadi agak 'ngenes' juga apa yang harus kita perbaiki. Sekarang sudah baik dari sisi menenggelamkan kapal tetapi selanjutnya apa? Termasuk rumput laut, udang garam dan lain-lain," sambung dia.

Yugi menilai, masukan dari para pengusaha kepada pemerintah sangat penting untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Oleh karena itulah, pihaknya menggelar acara diskusi di Kantor Bappenas yang memiliki kewenangan untuk membuat RPJMN untuk pemerintahan pasca 2019 mendatang.

"Kadin daerah juga sudah memberikan masukkan ke saya. Kendalanya juga lain-lain. Sulawesi Utara misalnya kekurangan pasokan ikan, apakah harus impor? Apakah perikanan ambil di luar meskipun di depan Manado banyak ikannya?" kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X