Dukung Pemerintah Beri Insentif Pajak, BI Akan Rilis Aturan mengenai Rekening Khusus

Kompas.com - 16/11/2018, 17:16 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ketika ditemui awak media selepas Sholat Jumat di Masjid BI, Jumat (9/11/2018). Kompas.com/Mutia FauziaGubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ketika ditemui awak media selepas Sholat Jumat di Masjid BI, Jumat (9/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberi insentif pajak kepada pengusaha di sektor Sumber Daya Alam yang menyimpan devisa hasil ekspor ke rekening khusus. Kebijakan ini tertuang dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah.

Untuk mendukung hal itu, BI akan akanmengelyarkan aturan mengenai rekening khusus.

Menanggapi hal itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, insentif tersebut akan mempercepat devisa hasil ekspor di sektor SDA bisa terserap maksimal ke perbankan dalam negeri.

"Kebijakan yang tadi dikeluarkan bagaimana mempermudah, memperjelas, dan mempercepat devisa hasil ekspor khsusunya bidang SDA tidak hanya masuk ke sistem keuangan dalam negeri, tapi juga bisa dikonversikan ke rupiah dengan sistem insentif," ujar Perry di kompleks BI, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Perry mengatakan, pemerintah memberi fokus ke SDA karena kebutuhan impornya tidak besar. Selama ini, 93 persen devisa hasil ekspor masuk ke perbankan domestik dan hanya sebagian kecil yang dikonversikan ke rupiah. Para eksportir masih membutuhkan mata uang lain.

Perry menjelaskan, rekening khusus tersebut berbeda dengan rekening biasa milik eksportir. Rekening simpanan khusus itu yang akan memudahkan perbankan maupun kantor pajak untuk mengenakan pajak yang ringan. 


"Rekening simpanan biasa kan tidak khusus sehingga tidak bisa dibedakan dari DHE (dana hasil ekspor) atau tidak. Kalau ada rekening simpanan khususkan jelas bahwa eksportir itu memang berhak mendapat insentif pajak yang jauh lebih murah," kata Perry.

Dalam paket kebijakan, dijelaskan mekanisme pengenaan insentif pajak. Dana hasil ekspor yang disimpan di perbankan akan mendapat pengurangan pajak tergantung dari jenis mata uang dan jangka waktu dana tersebut disimpan.

Jika devisa dikonversi ke rupiah dan disimpan dalam satu bulan dikenakan pengurangan pajak 7,5 persen. Untuk masa tiga bulan dikenakan pajak lima persen, sementara untuk enam bulan tidak dikenakan pajak.

Jika simpanannya masih berbentuk valas, potongan pajak yang dikenakan yakni 10 persen untuk satu bulan, 7,5 persen untuk tiga bulan, dan 2,5 persen untuk enam bulan. Jika lebih dari enam bulan maka tak dikenakan pajak.

Perry mengatakan, saat mengkaji kebijakan itu, pemerintah dan BI juga menyerap masukan dari para pengusaha sektor SDA. Olh karena itu, ia berharap para pengusaha juga akan menyambut baik kebijakan tersebut. Perry menargetkan tak lama lagi regulasi soal rekening simpanan khusus akan dikeluarkan BI.

"Kita upayakan sebelum akhir Desember peraturannya sudah keluar sehingga kita bisa berlakukan," kata Perry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Ironi Minyak Sawit: Ditanam di Tanah Negara, Dijual Mahal di Dalam Negeri

Whats New
Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Pengertian Asuransi dan Jenis-jenisnya

Whats New
Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.