Keluarkan Industri Rokok dari DNI, Pemerintah Sebut untuk Bantu IKM

Kompas.com - 19/11/2018, 19:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah industri rokok dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

Namun pemerintah membantah keputusan itu dilakukan untuk mengundang 100 persen investasi asing di industri rokok nasional. Kebijakan itu justru dilakukan untuk membantu industri kecil dan menengah (IKM).

"Terkait industri rokok, jumlah industrinya terus turun. Salah satu alasannya adalah industri kecil dan menengah ini tidak tumbuh apalagi yang baru, karena dia harus bermitra dengan yang besar," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Airlangga melanjutkan, selama ini industri rokok berskala kecil dan menengah diwajibkan untuk bermitra dengan industri rokok yang sudah besar. Namun hal itu dinilai menghambat tumbuh kembang industri kecil dan menengah.

Oleh karena itu, untuk membantu industri rokok berskala kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan industri rokok dari DNI dan tidak lagi mewajibkan bermitra dengan industri besar.

"Jadi kalau itu harus bekerja sama dengan industri yang produksinya sudah di atas 50 miliar batang itu kan mengambat industri ini tidak bisa tumbuh," kata dia.

"Jadi alasan rekomendasi yang dulu dipersyaratkan bermitra dengan yang besar itu dicabut," sambung Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI yang dirilis di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (16/11/2018).

Sebanyak 54 bidang usaha di keluarkan dari DNI lantaran berbagai faktor mulai belum optimal atau sepi peminat hingga mempermudah perizinan. Dalam daftar 54 bidang usaha yang di keluarkan dari DNI, terdapat tiga bidang usaha yang terkait industri rokok yakni industri rokok kretek, industri rokok putih dan industri rokok lainnya.

"Ini optimalisasi DNI agar yang terbuka itu efektif. Kami juga mendorong investasi yang menciptakan barang ekspor, jasa ekspor dan menciptakan subsitusi impor," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BTN untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini  Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Whats New
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Spend Smart
Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Whats New
PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

Whats New
Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Whats New
Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Whats New
Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Work Smart
Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Whats New
Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Whats New
Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Rilis
INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

Rilis
Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.