Keluarkan Industri Rokok dari DNI, Pemerintah Sebut untuk Bantu IKM

Kompas.com - 19/11/2018, 19:18 WIB
Pekerja memeriksa sampel tembakau di gudang Pabrik Rokok Gudang Garam di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2010). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOPekerja memeriksa sampel tembakau di gudang Pabrik Rokok Gudang Garam di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah industri rokok dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

Namun pemerintah membantah keputusan itu dilakukan untuk mengundang 100 persen investasi asing di industri rokok nasional. Kebijakan itu justru dilakukan untuk membantu industri kecil dan menengah (IKM).

"Terkait industri rokok, jumlah industrinya terus turun. Salah satu alasannya adalah industri kecil dan menengah ini tidak tumbuh apalagi yang baru, karena dia harus bermitra dengan yang besar," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11/2018).

Airlangga melanjutkan, selama ini industri rokok berskala kecil dan menengah diwajibkan untuk bermitra dengan industri rokok yang sudah besar. Namun hal itu dinilai menghambat tumbuh kembang industri kecil dan menengah.

Oleh karena itu, untuk membantu industri rokok berskala kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan industri rokok dari DNI dan tidak lagi mewajibkan bermitra dengan industri besar.

"Jadi kalau itu harus bekerja sama dengan industri yang produksinya sudah di atas 50 miliar batang itu kan mengambat industri ini tidak bisa tumbuh," kata dia.

"Jadi alasan rekomendasi yang dulu dipersyaratkan bermitra dengan yang besar itu dicabut," sambung Airlangga.

Sebelumnya, Pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI yang dirilis di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (16/11/2018).

Sebanyak 54 bidang usaha di keluarkan dari DNI lantaran berbagai faktor mulai belum optimal atau sepi peminat hingga mempermudah perizinan. Dalam daftar 54 bidang usaha yang di keluarkan dari DNI, terdapat tiga bidang usaha yang terkait industri rokok yakni industri rokok kretek, industri rokok putih dan industri rokok lainnya.

"Ini optimalisasi DNI agar yang terbuka itu efektif. Kami juga mendorong investasi yang menciptakan barang ekspor, jasa ekspor dan menciptakan subsitusi impor," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.