Struktur APBN 2019 Menghadapi "Winter is Coming"

SETELAH melalui pembahasan yang cukup panjang, RAPBN 2019 akhirnya disetujui menjadi undang-undang pada akhir Oktober 2018 lalu.

Memasuki tahun politik dan gejolak ekonomi yang meningkat di tahun 2019, berbagai penyesuaian dilakukan agar mendapatkan  angka pendapatan dan belanja negara yang akurat.

Dalam pidatonya di depan Sidang Pleno Pertemuan IMF World Bank di pertengahan bulan Oktober 2018, Presiden menyatakan bahwa  Winter is Coming, sebuah analogi dari film seri yang menggambarkan di tengah adanya ancaman global berupa perubahan iklim yang harus dihadapi dunia, beberapa negara tetap menjalankan perang dagang dan  peningkatan suhu geopolitik antar negara.

APBN 2019 dirancang untuk dapat menjadi jaket penghangat apabila musim dingin itu tiba. Dia menjadi katalisator ketika musim dingin tiba, sehingga apabila menghadapi musim dingin masyarakat Indonesia tetap dapat bertahan dengan suasana perekonomian yang stabil dan menyehatkan.

Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan adanya alokasi dana untuk bencana alam pada APBN 2019, yang apabila terjadi bencana alam pada ukuran dan skala tertentu yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah akan langsung mendapatkan tambahan anggaran.

Selain itu juga akan dikembangkan skema transfer risiko bencana, dengan melanjutkan asuransi pertanian dan asuransi nelayan, serta melakukan piloting untuk asuransi barang milik negara. 

Pemerintah juga menambah tebalnya jaket musim dingin itu dengan menyesuaikan asumsi nilai kurs rupiah dalam APBN menjadi Rp 15.000 rupiah per dolar AS.

Hal ini adalah persiapan menyambut perkembangan ekonomi dunia menuju the new normal yang diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas ekonomi global di tahun 2019.

Struktur APBN

Struktur besar APBN terdiri dari penerimaan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan negara di tahun 2019 dirancang dengan target yang optimal namun tetap realistis sehingga dapat mendorong redistribusi pendapatan serta menjaga iklim investasi yang sehat. 

Pada tahun 2019, total penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan  Rp 1.786,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 208,8 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan Rp 378,3 triliun

Kontribusi penerimaan negara terbesar dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar 82,5 persen. Walaupun dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak akan dijadikan instrumen untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing.

Total belanja negara pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.461,1 triliun. Dari total tersebut, tercatat belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian /Lembaga (K/L) sebesar Rp 855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 778,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.

Untuk membangun SDM, pemerintah konsisten untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 492,5 triliun, yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. 

Untuk memperkokoh fondasi bangsa menuju kemakmuran, dalam APBN 2019, pemerintah memperhatikan pembangunan SDM dengan strategi mengedepankan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dijalankan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional. 

Berbagai terobosan kebijakan akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, seperti penilaian kinerja, peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan guru / tenaga pendidik. 

ANTARA FOTO/MOHAMAD HAMZAH Sejumlah pelajar SMP Negeri 18 Palu mengerjakan soal ujian nasional dengan skema ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) di SMP Negeri 18 Palu, Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah, Senin (23/4/2018). Sebagian sekolah SMP di Kota Palu belum dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) karena keterbatasan fasilitas terutama komputer.

Untuk satuan Biaya Operasional Sekolah, mulai tahun 2019 akan memperhitungkan tidak hanya jumlah peserta didik, namun juga kesulitan geografis dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Pemerintah juga menjaga pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN atau sebesar Rp 123,1 triliun, yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. 

Pemerintah melakukan perbaikan pembangunan bidang kesehatan, antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, penguatan program promotif dan preventif dengan mendorong pola hidup sehat. 

Untuk menjaga stabilitas kesehatan nasional, dilakukan perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diberikan kepada 96,8 juta jiwa. Di bidang infrastruktur kesehatan, akan dilakukan pembangunan rumah sakit di daerah yang dibiayai melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha.

Sementara itu, dari total belanja negara, akan dilakukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 826,8 triliun. Pengalokasian TKDD tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan belanja kementerian/lembaga, dan diarahkan untuk dikelola berdasarkan prinsip value for money .

Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, sekaligus mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Dalam TKDD juga  termasuk alokasi Dana Alokasi Umum tambahan untuk pendanaan kelurahan sebesar Rp 3,0 triliun yang ditujukan bagi 8.212 kelurahan di seluruh kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, APBN juga semakin adil karena akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Defisit APBN

APBN tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp 296,0 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB. Defisit yang dijaga lebih rendah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal.

Mesin penghangat pada APBN 2019 dihidupkan dengan adanya defisit yang semakin menurun serta keseimbangan primer yang mendekati nol. 

Upaya menjaga keberlanjutan fiskal terlihat dari defisit keseimbangan primer yang mencapai Rp 20,1 triliun. Defisit keseimbangan primer yang konsisten turun menuju positif ini memberikan bukti bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat. Bahkan rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer ini yang terendah sejak tahun 2013.    

Untuk menutup defisit APBN tahun 2019 tersebut, dilakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp 296,0 triliun. Pembiayaan utang tahun 2019 ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dari 5 (lima) tahun terakhir. Angka tersebut mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri.

Dari berbagai bauran kebijakan yang tercermin pada APBN 2019, pemerintah yakin bahwa Indonesia akan mampu bertahan di musim dingin yang menerpa. Dia tidak hanya menjadi penghangat, tapi juga sekaligus menjadi bantalan apabila terjadi guncangan yang kuat.