Diprotes Pengusaha soal Relaksasi DNI, Ini Komentar Menperin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani ke kantornya, Kamis (22/11/2018).

Hal ini menyusul adanya protes para pengusaha terhadap kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang ada di paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

"Inikan lagi sosialisasi aja dengan pengurus Kadin, Ketua Umum Kadin, dan yang mewakili," ujar Airlangga usai rapat kepada wartawan.

Saat ditanya mengapa sosialiasi baru dilakukan, Airlangga mengatakan bahwa sebelumnya kebijakan relaksasi DNI sudah disosialisasikan kepada para pengusaha. "Sudah disosialisasikan cuma minta penjelasan tambahan," kata dia.

Baca juga: Asing Bisa 100 Persen Investasi di 25 Bidang Usaha, Ini Daftarnya

Namun Airlangga tidak menjelaskan lebih detail bagian mana yang dijelaskan. Menurut dia sosialiasi lebih bersifat umum.

Airlangga juga mengatakan, pemerintah juga sudah mendapatkan masukan-masukan dari pengusaha terkait relaksasi DNI di paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

Meski ada protes dari para pengusaha, namun Airlangga mengatakan bahwa pemberlakukan kebijakan itu tidak akan mundur tetap pada 26 November 2018.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyayangkan langkah pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Keputusan tersebut dianggap sepihak, karena tidak melibatkan pelaku usaha dalam pembahasannya.

"Saya bilang salahnya pemerintah itu kenapa sih tidak komunikasi dulu sebelum ke publik Komunikasi aja dulu ke Kadin, ke Apindo, ajak bicara, jadi kan keluarnya sama-sama sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," ujar Shinta di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Langkah pemerintah terkait DNI tersebut dianggap berdampak negatif bagi UMKM. Sebab, dengan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI membuka peluang semakin lebar kepada asing untuk membangun industri di Indonesia.