Diprotes Pengusaha soal Relaksasi DNI, Ini Komentar Menperin

Kompas.com - 22/11/2018, 14:02 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Jakarta, Kamis (3/10/2018) KOMPAS.com/ Putri Syifa NurfadilahMenteri Perindustrian Airlangga Hartanto di Jakarta, Kamis (3/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani ke kantornya, Kamis (22/11/2018).

Hal ini menyusul adanya protes para pengusaha terhadap kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang ada di paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

"Inikan lagi sosialisasi aja dengan pengurus Kadin, Ketua Umum Kadin, dan yang mewakili," ujar Airlangga usai rapat kepada wartawan.

Saat ditanya mengapa sosialiasi baru dilakukan, Airlangga mengatakan bahwa sebelumnya kebijakan relaksasi DNI sudah disosialisasikan kepada para pengusaha. "Sudah disosialisasikan cuma minta penjelasan tambahan," kata dia.

Baca juga: Asing Bisa 100 Persen Investasi di 25 Bidang Usaha, Ini Daftarnya

Namun Airlangga tidak menjelaskan lebih detail bagian mana yang dijelaskan. Menurut dia sosialiasi lebih bersifat umum.

Airlangga juga mengatakan, pemerintah juga sudah mendapatkan masukan-masukan dari pengusaha terkait relaksasi DNI di paket kebijakan ekonomi ke-XVI.

Meski ada protes dari para pengusaha, namun Airlangga mengatakan bahwa pemberlakukan kebijakan itu tidak akan mundur tetap pada 26 November 2018.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyayangkan langkah pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Keputusan tersebut dianggap sepihak, karena tidak melibatkan pelaku usaha dalam pembahasannya.

"Saya bilang salahnya pemerintah itu kenapa sih tidak komunikasi dulu sebelum ke publik Komunikasi aja dulu ke Kadin, ke Apindo, ajak bicara, jadi kan keluarnya sama-sama sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," ujar Shinta di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Langkah pemerintah terkait DNI tersebut dianggap berdampak negatif bagi UMKM. Sebab, dengan dikeluarkannya 54 bidang usaha dari DNI membuka peluang semakin lebar kepada asing untuk membangun industri di Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Whats New
CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

Whats New
Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Whats New
Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.