Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Minta Lion Air Ditutup

Kompas.com - 22/11/2018, 15:01 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa anggota dewan mengkritisi sikap Lion Air baik dalam penanganan paska musibah serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi V Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, KNKT, Basarnas, dan BMKG mengenai jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, di DPR Kamis, (22/11/2018).

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono dari fraksi Gerindra bahkan mendesak Menteri Perhubungan untuk menutup izin usaha dari perusahaan Lion Air.

Menurut dia, Lion Air tidak memiliki komitmen baik dalam penanganan kecelakaan serta mencoreng nama Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Kemenhub: Sanksi untuk Lion Air Keluar Akhir November

"Pak Menteri Tutup saja perusahaannya, karena tidak mempunya komitmen baik dan bisa memberi nama buruk pada Kementerian Perhubungan," ujar Bambang dalam rapat tersebut.

Bambang pun menegaskan tanggung jawab negara terutama Menhub dalam aspek keselamatan penerbangan yang terdapat dalam UU Penerbangan Nasional Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 308 ayat 1, di mana negara memberi tanggung jawab atas keselamatan penerbangan kepada menteri perhubungan.

Selanjutnya dalam pasal 312 ayat 3 bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut menteri membentuk unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayan umum untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan nasional.

Sementara Rendy Lamadjido dari fraksi PDI-P mendesak Kemenhub untuk segera menjatuhkan sanksi untuk maskapai Lion Air. Selain itu, dirinya juga mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan sumber daya pilot, terutama yang berasal dari luar negeri.

Menurut dia, pemerintah masih sangat lemah dalam melakukan pengawasan kinerja pilot.

"Ada banyak pilot luar negeri yang perlu untuk dicek," ujar dia.

Rendy juga mengusulkan adanya pembentukan majelis profesi untuk pilot sehingga dapat memberikan rekomendasi dan mengaudit kualitas pilot di semua perusahaan.

"Saya usulkan, kita bentuk majelis profesi, supaya ada kecelakaan majelis profesi ini rekomendasikan, mengaudit dari semua perusahan, operasi ini mencakup masalah keselamatan," ujar Rendy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com