Protes DNI, Kadin Minta Pemerintah Sosialisasi di Hadapan 1.000 Pengusaha

Kompas.com - 22/11/2018, 16:36 WIB
Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/10/2018). Kompas.com/Mutia FauziaKetua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyambangi Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Usai bertemu dengan Menko Darmin Nasution, Rosan mengatakan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI), lantaran sebelumnya tidak dilibatkan membahas kebijakan itu.

"Kebetulan minggu depan Kadin ada Rapimnas yang mengumpulkan seluruh pengusaha provinsi seluruh kabupaten ada 1.000 orang lebih pengusaha. Karena seperti kami sampaikan kemarin, kami tidak dilibatkan," ujarnya.

"Jadi kami dari pengusaha (minta sosialisasi), dan disetujui Pak Menko (Pemerintah) akan lakukan sosialisasi dan akan mendengar masukan dari pengusaha, dan asosiasi," sambung Rosan.

Baca juga: Diprotes Pengusaha soal Relaksasi DNI, Ini Komentar Menperin

Selain itu dalam pertemuan dengan Menko Darmin dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Rosan juga mengaku diberikan penjelasan seputar relaksasi DNI.

Hasilnya kata dia, pengusaha membutuhkan waktu lebih untuk menyamakan perseps dengan pemerintah atas kebijakan relaksasi DNI  yang akan berlaku pada 26 November 2018 tersebut.

"Ya agak susah omong satu per satu, tapi yang sensitif, coba kita lihat, yang dibicarakan kan warnetlah, karena tadi masalah rajutan sama bordir beda sama renda, sablon beda sama cetak. Kita saja baru tahu tuh beda klasifikasinya. Inikan yg perlu disosialisasikan. Sosialisasinya enggak jalan," kata dia.

"Warnet dulu harus ada izin Kemenperin, sekarang izin dihilangkan, jadi berlaku PMDN, PMA, maupun koperasi. Sebetulnya asing tidak bisa masuk, karena ada UU No 20 investasi di bawah Rp 10 miliar tidak bisa masuk. Tetapi siapa yang tahu kalau enggak disosialisasikan?" tambah Rosan.

Oleh karena itu, Kadin menyambut baik keputusan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para pengusaha. Rencananya sosialisasi akan dilakukan pada 27 November 2017, sehari setelah kebijakan itu berlaku.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X