Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, Dikritik Prabowo, Diprotes Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Paket Kebijakan Ekonomi XVI baru sepekan diluncurkan, namun sudah diterpa gelombang kritik yang besar. Aktor pengkritiknya mulai dari politisi hingga dunia usaha sendiri.

Padahal kebijakan itu diluncurkan pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi agar bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai insentif pun diberikan.

Mulai dari insentif pengurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday hingga relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang memperlebar kesempatan modal asing masuk.

Baca juga: Dongkrak Keyakinan Investor, Pemerintah Rilis Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Tiga Kebijakan

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, ada tiga kebijakan yang diambil pemerintah. Pertama, tax holiday.  Ini merupakan insentif fiskal untuk para investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia.

Para investor bahkan bisa tak membayar PPh Badan hingga 20 tahun. Namun tentu kebijakan ini ada syaratnya. Salah satunya yakni besaran investasi yang harus ditanamkan.

Skema baru tax holiday bahkan diklaim lebih "gila" dari negara-negara tetangga yang menjadi pesaing Indonesia.

Di Vietnam, tax holiday diberikan maksimum 13 tahun, itu pun 5 tahun pengurangan PPh-nya 100 persen, 8 tahun sisanya 50 persen. Sementara di Thailand dan Malaysia tax holiday maksimal hanya 15 tahun.

Baca juga: Tax Holiday Indonesia Lewati Negara-negara Tetangga

Kedua, relaksasi DNI. Untuk membongkar tak optimalnya DNI 2016, pemerintah memangkas jumlah bidang usaha yang masuk dalam DNI disusutkan dari 515 dalam Perpres 44 Tahun 2016 menjadi 392 pada DNI 2018.

Porsi penanaman modal asing di DNI pun meningkat dari 64 persen pada 2016 menjadi 83 persen pada DNI 2018, atau naik 19 persen poin.

Dalam dua tahun terakhir peluang UMKM bermitra dengan asing pun meningkat di 18 bidang usaha. Sementara itu 54 bidang usaha justru dikeluarkan dari DNI.

Baca juga: Asing Bisa 100 Persen Investasi di 25 Bidang Usaha, Ini Daftarnya

Ketiga, memberikan insentif bagi para ekspor yang mau membawa Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Indonesia, khususnya untuk eksportir sumberdaya alam (SDA) yakni pertambangan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Insentif itu berupa potongan pajak penghasilan (PPh) deposito DHE yang disimpan di rekening khusus bank devisa yang akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Untuk simpanan dollar AS, PPh deposito sebesar 10 persen untuk 1 bulan, 7,5 persen untuk 3 bulan, 2,5 persen untuk 6 bulan, dan 0 persen untuk simpanan lebih 6 bulan.

Adapun eksportir yang menyimpan DHE dalam rupiah akan dapat potongan PPh 7,5 persen dalam 1 bulan, 5 persen untuk 3 bulan dan 0 persen untuk simpanan di atas 6 bulan.

Kritik Prabowo

Kebijakan baru pemerintah itu mengudang kritik dari calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Ia menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI tanda pemerintahan Jokowi menyerah ke asing.