Soal DNI, Darmin Minta Pengusaha Tidak Lontarkan Pernyataan Seenaknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai komentar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) soal relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sudah tidak benar.

Ia pun meminta agar para pengusaha tidak melontarkan penyataan seenaknya. Sebab kata Darmin, relaksasi DNI sangat dibutuhkan saat ini.

"Ya itu kan sudah kacau saja, enak aja ngomong begitu," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Darmin mengatakan, kondisi transaksi berjalan RI sudah mengalamai defisit yang besar. Defisit itu kata dia bukan kali ini terjadi tetapi sudah ada sejak republik berdiri.

Baca juga: Apindo: Relaksasi DNI Tidak Terlalu Urgent

Namun kata Darmin, saat ini ada momentum baik modal asing masuk ke Indonesia. Hal ini dinilai perlu dimanfaatkan untuk membantu mengurangi defisit transaksi berjalan RI.

Oleh karena itu relaksasi DNI yang bertujuan untuk membuka modal asing masuk ke Indonesia dinilai menjadi penting.

"Kalau modal jangka pendek ada (masuk ke RI), itu yang akan mengimbangi defisitnya. Tetapi jangan dilihat ini bisa langsung memperbaiki transaksi berjalan. Transasksi berjalan itu bertahun-tahun memperbaikinya," kata dia.

"Saya sudah bilang kan umurnya sejak republik kita ada. Masa akan diselesaikan dalam waktu dekat? dia akan selesai, bukan selesai 100 persen, paling tidak akan seimbang kalau transaksi modal dan finansialnya positif besar bisa menutupi itu," sambung Darmin.

Baca juga: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, Dikritik Prabowo, Diprotes Pengusaha

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan, pemerintah tak semestinya mengeluarkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Apindo menganggap kebijakan itu tidak telalu mendesak.

"Tidak terlalu urgent, untuk direlaksasi karena pertama dari jenis sektor yang direlaksasi menurut pandangan kami tidak begitu menarik bagi investor luar," kata Hariyadi di kantornya, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Hal itu disampaikan Hariyadi menanggapi kebjakan Pemerintah yang mengeluarkan revisi kebijakan DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI untuk mendorong penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.

Menurut Hariyadi, sektor yang masuk dalam DNI itu sudah banyak dikerjakan dan digarap pelaku usaha domestik. Seperti misalnya penyewaan mesin, survei, dan lainnya. Sehingga ada DNI ini akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri.