DNI Banjir Kritik, Pemerintah Minta Pengusaha Buka Hati dan Pikiran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta agar para pengusaha membuka hati dan pikirannya dalam memandang kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengusaha berbondong-bondong mengkritik kebijakan relaksasi DNI. Mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

"Untuk DNI itu kan kita jelaskan ke Kadin dan Hipmi panjang lebar, tetapi katanya masih kurang. Ya enggak apa-apa," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/11/2018)

"Katanya ada acara (Rakernas Kadin) di Solo (27 November  2018). Ayo, saya datangi. Kami jelaskan semua. Saya sekarang bikin daftarnya satu-satu untuk dijelaskan supaya jelas," sambung Darmin.

Menurut mantan Dirjen Pajak tersebut, pandangan sebagian pengusaha menjadi kacau akibat adanya informasi yang tidak disampaikan dengan baik.

Misalnya kata Darmin, informasi soal bidang usaha industri penguasaan umbi-umbian yang dibuka untuk siang. Darmin menegaskan hal itu tidaklah benar.

"Buka hati dan pikiran benar atau enggak. Jadi yang lain juga begitu satu-satu kita akan jelaskan ya meski enggak bisa terus. Katakanlah kami sampai minggu depan duduk kemudian bilang, gimana?," kata Darmin.

"Ya dong kita fair aja, kita buktikan itu tidak benar. Kalau dia (pengusaha) punya bukti, dia yang benar, ya kami ikuti, ya dong. Bukan mau menang-menangan berteriak gitu," sambung dia.

Sebelumnya,.Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyayangkan langkah pemerintah yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) 2018.

Keputusan tersebut dianggap sepihak, karena tidak melibatkan pelaku usaha dalam pembahasannya.