Berita Populer: Respons Sri Mulyani soal Belajar Pajak ke Zambia hingga Susi Menunggu Ridwan Kamil

1. Pemerintah Disarankan Prabowo Belajar Pajak ke Zambia, Ini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritik calon presiden Prabowo Subianto terkait rendahnya rasio pajak Indonesia. Prabowo bahkan menilai pemerintah perlu belajar dari Zambia karena Zambia disebut punya rasio pajak lebih baik dari Indonesia.

Sri mulyani menyebut bahwa pemerintah memperbaiki hal itu tanpa membuat ekonomi indonesia khawatir.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, sejak pulang ke Indonesia pada 2016 dan diangkat jadi Menkeu oleh Presiden Jokowi, perbaikan untuk menaikkan rasio pajak terus dilakukan.

Pada 2017, rasio pajak atau kontribusi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional memang masih ada di bawah 11 persen, yakni 10,8 persen.

Baca selengkapnya: Pemerintah Disarankan Prabowo Belajar Pajak ke Zambia, Ini Respons Sri Mulyani

2. Bagaimana Nasib Ratusan Pesawat Boeing Pesanan Lion Air?

PT Lion Mentari Airlines ( Lion Air) telah memesan 218 pesawat pabrikan Boeing yang akan dikirimkan dari Seattle, Amerika Serikat. Adapun hingga tahun ini terhitung sudah 11 pesawat jenis Boeing 737-MAX yang masuk ke Indonesia, termasuk satu pesawat yang jatuh pada 29 Oktober lalu di perairan Tanjung Karawang.

Direktur Eksekutif Lion Air Daniel Putut Kuncoro mengatakan, nasib ratusan pesawat lain saat ini masih dikaji ulang. Pihaknya masih akan memastikan kembali masalah apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut dari sisi pabrikan.

Akhir bulan ini, menurut dia, pihaknya akan terbang ke Seattle, Amerika Serikat, untuk membahas hal ini bersama dengan Boeing.

Hingga saat ini, rencana kedatangan pesawat masih sesuai dengan jadwal. Namun, ada berbagai pertimbangan yang memungkinkan pengiriman pesawat dijadwalkan ulang.

Baca selengkapnya: Bagaimana Nasib Ratusan Pesawat Boeing Pesanan Lion Air?

3. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, Dikritik Prabowo, Diprotes Pengusaha

Paket Kebijakan Ekonomi XVI baru sepekan diluncurkan, namun sudah diterpa gelombang kritik yang besar. Aktor pengkritiknya mulai dari politisi hingga dunia usaha sendiri.
Padahal kebijakan itu diluncurkan pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi agar bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai insentif pun diberikan. Mulai dari insentif pengurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday hingga relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang memperlebar kesempatan modal asing masuk.