Ini 7 Kiat BI untuk Hadapi Tantangan Ekonomi tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan BI yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2019 mendatang.

"Untuk itu, terdapat tujuh area kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia," ujar Perry yang dilansir dari lama resmi BI, Selasa (27/11/2018).

Perry menyebutkan, pertama yakni kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5+1 persen dan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamentalnya.

"Stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan ahead-the-curve akan dipertahankan pada tahun 2019," jelas Perry.

Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi termasuk untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan memperkuat surveilans terhadap bank-bank besar dan korporasi yang sistemik.

"Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai, termasuk dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital," imbuh Perry.

Kemudian, akselerasi pendalaman pasar keuangan terus didorong untuk mendukung efektivitas kebijakan BI dan pembiayaan ekonomi secara lebih luas serta terus berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan.

Selanjutnya, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

"Tak lupa, perluasan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan fokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan," papar Perry.

Terakhir, kebijakan internasional diarahkan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional.

Lebih lanjut, BI juga akan semakin memperkuat sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas lainnya.

"Sinergi bauran kebijakan akan diarahkan untuk pengendalian inflasi, perbaikan struktur ekonomi, stabilitas sistem keuangan, akselerasi pendalaman pasar keuangan serta ekosistem ekonomi dan keuangan digital," tandas Perry.