Pemerintah Kaji Ulang Relaksasi DNI Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah mengkaji ulang kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI pasca-kritik dari sejumlah pengusaha dalam negeri karena dianggap akan menggerus kebaradaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Sekarang situasinya DNI itu sedang direvisi, sedang dikaji bersama dengan para pengusaha besar maupun UMKM yang tergabung di dalam Kadin dan Hipmi untuk mendapatkan formula yang lebih lengkap, yang tepat untuk sutuasi ekonomi sekarang. Nanti setelah itu baru akan diumumkan kembali oleh pemerintah," kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika usai menghadiri seminar di Universitas Islam Malang (Unisma) Selasa (27/11/2018).

Guru Besar Bidang Ekonomi di Universitas Brawijaya itu menyampaikan, persoalan relaksasi DNI dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI muncul karena kurangnya sosialisasi. Padahal menurutnya, kebijakan itu akan mempermudah UMKM karena dapat mempermudah perijinannya. Bukan untuk membuka ruang bagi asing untuk masuk ke sektor yang menjadi garapan UMKM.

Erani menegaskan, modal asing tidak bisa serta merta masuk ke sektor yang menjadi garapan UMKM karena masih ada undang - undang tentang UMKM.

"Soal daftar negatif investasi itu memang ada kekurangan informasi yang diberikan kepada publik. Bahwa sebagian dari yang selama ini dikeluhkan, komuditas yang misalnya umbi - umbian, percetakan kain, kemudian internet, itu sebetulnya yang semula mereka harus ada izin berbelit, sekarang dikeluarkan dari izin yang panjang tadi itu," katanya.

"Nah, kalau asing mau masuk, mereka tidak serta merta masuk. Kenapa, karena ada undang - undang UMKM. Yang nilai sekian, misalnya Rp 10 miliar atau Rp 100 miliar, tidak bisa kalau di bawah itu masuk ke UMKM. Jadi itu justru untuk mempermudah UMKM dometik membuka usaha karena perizinannya itu menjadi sangat sederhana bahkan tidak diperlukan izin," jelasnya.

Erani belum memastikan apakah akan ada revisi pasca pengkajian itu atau tetap seperti yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"DNI semangatnya adalah memberikan sosialisasi kepada Kadin dan Himpi dan sekaligus mencari masukan dan nanti hasilnya apakah nanti perubahan, revisi atau tetap itu akan sangat tergantung dengan proses adanya kajian tersebut," jelasnya.

Sampai saat ini, pengkajian daftar negatif investasi itu masih berlangsung antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan pelaku dunia usaha, baik usaha kecil, menengah maupun usaha besar.

"Masih sedang berjalan. Yang saya sampaikan tadi itu Kementerian Koordinator Perekonomian ditambah dengan dunia usaha, baik usaha besar menengah maupun kecil, sedang melakulan kajian yang intensif mengenai hal itu," jelasnya.