Industri yang Dorong Vokasi Diberi Insentif Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan tengah menyiapkan insentif pajak bagi industri yang menerapkan pendidikan vokasi bagi pegawainya untuk meningkatkan keterampilan. Besaran insentif yang disebut super deductive tax itu sebesar 200 persen.

"Sudah disampaikan ke Presiden dan Menteri Keuangan besarannya 200 persen untuk vokasi," ujar Menteri Perindustrian Airlangga di Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong industri menyiapkan sumber daya manusia menjelang era revolusi industri 4.0. Adapun yang menjadi subjek super deductable tax adalah industri yang menyiapkan biaya untuk pelatihan, mengirim tenaga kerja untuk pelatihan, serta mendirikan tempat diklat dan membantu SMK menyediakan perlengkapan.

"Kalau ini bisa dilakukan, maka akan bisa bergerak secara masif," kata Airlangga.

Airlangga sebelumnya menargetkan bahwa aturan ini diberlakukan pada April 2018. Namun, penerapannya belum dilakukan hingga saat ini. Ia mengupayakan secepatnya bisa diterapkan bagi industri.

"Mudah-mudahan bisa diselesaikan setelah paket kebijakan yang 16, ini bisa masuk," kata Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, ada syarat tertentu yang perlu dipenuhi perusahaan apabila ingin mendapat insentif pajak dari kegiatan litbang.

Pertama, yakni hasil riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional seperti peningkatan daya saing produk, memacu ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Disimulasikan, misalnya sebuah perusahaan membangun pusat inovasi di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp 1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp 3 miliar kepada perusahaan tersebut.

“Jadi bentuk pengurangannya itu dari biaya litbangnya dikalikan tiga,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara.

Berikutnya, jika perusahaan bekerja sama dengan SMK untuk memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp 1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp 2 miliar kepada perusahaan tersebut.