Konsumen PLN yang Ingin Pasang Panel Surya Atap, Perhatikan Ini

Kompas.com - 28/11/2018, 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN.

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 November 2018.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Selain itu, juga bertujuan untuk menghemat tagihan listrik konsumen PLN.

Berdasarkan peraturan ini, kapasitas sistem PLTS atap dibatasi paling tinggi 100 persen dari daya tersambung konsumen PLN. Jika dalam satu rumah tangga memiliki daya listrik 1.300 kWh, maka maksimal PLTS atap yang dapat dipasang maksimal sebesar 1.300 kWh.

Baca juga: Ini Hitungan Jual Listrik ke PLN dari Rooftop Panel Surya

Adapun perhitungan ekspor dan impor energi listrik dari PLTS atap ini dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65 persen.

Jika jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, kelebihan itu akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan listrik pelanggan bulan berikutnya.

Selisih lebih yang diperhitungkan tersebut diakumulasikan paling lama tiga bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai dengan Desember.

Namun, jika akumulasi selisih lebih masih tersisa setelah perhitungan periode tagihan listrik Maret, Juni, September, atau Desember tahun berjalan, selisih lebih dimaksud akan dinihilkan.

Baca juga: PLN: Penggunaan Rooftop Panel Surya Cukup Bagus, tetapi...

Jika pelanggan PLN berminat memasang PLTS atap di rumahnya, ia harus mengajukan permohonan pemasangan PLTS atap kepada general manager unit induk wilayah distribusi PLB dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

Pelanggan prabayar harus mengajukan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik menjadi pascabayar.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.