Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin Sebut Ada Satu Oknum yang Sebabkan B20 Tak Efektif

Kompas.com - 28/11/2018, 14:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui penerapan biodiesel 20 persen atau B20 belum bisa efektif di Indonesia. Sebenarnya, secara global, B20 sudah berhasil mengurangi sebagian impor solar.

Namun, ia mengungkap ada satu pihak yang mengimpor solar lebih besar daripada sebelum penerapan B20.

"Menariknya, ada yang impornya malah naik. Yang lain impornya turun, yang ini malah naik," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Tapi saya tidak mau sebut siapa," lanjut dia.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Jonan Awasi Impor Solar Pertamina, Ada Apa?

Darmin enggan menjawab lebih lanjut siapa pihak yang dimaksud, apakah dari swasta atau BUMN. Ia juga belum mengetahui alasan pihak tersebut menambah impor di tengah upaya pemerintah menekan impor dengan B20.

Darmin memastikan akan merespon temuan itu.

"Kita belum tahu kenapanya, tapi kita tahu siapa," kata Darmin.

Data Badan Pusat Statistik September 2018 menunjukkan adanya penurunan impor migas 25,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, penurunan tersebut bukan karena kebijakan B20 yang diterapkan sesuai mandatori pemerintah.

Baca juga: 2019, Indonesia Akan Konsumsi 6,2 Juta Kiloliter B20

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan, belum ada pengurangan signifikan terhadap impor diesel.

"Dengan adanya kebijakan B20 ini juga belum terlalu kelihatan karena B20 pencampuran dengan nabati ya menjadi biodiesel. Harapannya impor yang diesel bisa berkurang dengan penambahan 20 persen itu," kata Yunita.

Temuan tersebut diamini Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Ia mengatakan, penyaluran B20 masih mengalami kendala pendistribusian di beberapa wilayah.

Ada ada permasalahan keterlambatan pengirimannya karena persoalan ketersediaan kapal.

"Kebetulan suplainya dia tidak tiap hari, satu kapal untuk 1 bulan, ada 2, jadi tiap 2 minggu, jadi kan enggak bisa per tanggal 1 September. Nah kita minta jadwalnya kapan dia mensuplai berikutnya, sehingga badan usaha bisa menyesuaikan dicampur," sebut Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com