Berani Beli Beras Petani Berapapun Harganya, Bulog Minta HPP Gabah Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapan, Perum Bulog meminta agar aturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang jadi acuan dalam penyerapan beras dihapuskan.

"Memang Bulog itu minta kemarin HPP itu enggak usah diatur-atur," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Darmin mengatakan, dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Bulog menyampaikan bahwa pihaknya berani membeli gabah dari petani berapapun harganya. Termasuk berani mempertanggungjawabkan pembelian gabah yang tak lagi menggunakan HPP bila nantinya Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan audit.,

"Saya bilang 'lo jangan tiba-tiba takut berlindung sama kita karena dikejar BPK'. Karena memang kuncinya itu di situ nanti ditanya BPK 'kok you beli segitu?'" kata Darmin.

Baca juga: Produksi Beras Surplus, Bulog Anggap Belum Perlu Impor Lagi

"Jangan nanti tiba-tiba bilang 'oh itu (pembelian beras tak gunakan HPP) kita sudah bilang sama kantor Menko'. Wah susah kami," sambung dia.

Dalam rapat itu ucap mantan Gubenur Bank Indonesia itu, pemerintah sepakat dengan permintaan Bulog meniadakan HPP.

Dengan begitu nantinya Bulog akan menyerap beras petani berapapun harganya, saat mahal maupun saat harga turun.

"Kami sepakat itu karena Bulog bilang 'saya berani'," kata Darmin.

Nantinya skema itu akan manjadi skema baru penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) tanpa HPP. Skema itu akan berlaku pada 2019.