Cerita Boediono soal Kesalahan Resep IMF Menangani Krisis 1998

Kompas.com - 28/11/2018, 20:42 WIB
Wakil Presiden ke-11 Boediono ketika memberikan paparan pada KataData Forum di Jakarta, Rabu (28/11/2018). Kompas.com/Mutia FauziaWakil Presiden ke-11 Boediono ketika memberikan paparan pada KataData Forum di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat menghadapi krisis moneter 1997-1998 lalu, Indonesia meminta pertolongan Dana Moneter Internasional (IMF) tidak hanya berupa nasihat-nasihat kebijakan, namun juga suntikan dana.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono mengungkapkan, kala itu IMF salah memberi resep untuk kembali meningkatkan likuiditas keuangan Indonesia yang mengering tiba-tiba.

IMF menyarankan Indonesia untuk menutup 16 bank yang menguasai 3 hingga 4 persen aset perbankan nasional. Namun penutupan 16 bank tersebut dilakukan tanpa ada payung pengaman sehingga menimbulkan dampak psikologis ke masyarakat.

Kala itu sebut Boediono, belum dikenal sistem blanket guarantee atau kebijakan penjaminan 100 persen dana nasabah di perbankan.

Baca juga: Menurut Boediono, Ini Dampak Positif dan Negatif Perang Dagang Bagi RI

"Pada waktu itu resep ronde pertama salah. Untuk 16 bank yang menguasai 3 sampai 4 persen dari aset bank tanpa ada payung pengamannya," ujar Wakil Presiden RI ke-11 tersebut di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Ha tersebut membuat masyarakat berbondong-bondong menarik dananya dari bank lantaran khawatir bank tempat mereka menyimpan dana juga akan ditutup. Sehingga banyak dari mereka yang memindahkan dananya di bank-bank BUMN atau bahkan ke Singapura karena dianggap lebih aman.

"IMF tidak memikirkan dampaknya akan begitu," ucap dia.

Baru setelah kejadian tersebut, mulailah diberlakukan kebijakan blanket guarantee. "Yaitu setelah 3 bulan ekonomi Indonesia dirundung bank kelabakan kurang dana, sistem pembayaran kita enggak diterima di luar," kata Boediono.

Dampak kebijakan blanket guarantee tersebut baru mulai efektif pada bulan Maret. Puluhan bank pun kembali ditutup karena rasio kecukupan modal (CAR) minus hingga puluhan persen. Namun, tidak ada lagi dampak berantai lantaran tidak ada lagi penarikan dana nasabah secara besar-besaran.

Boediono juga menjelaskan, sebelumnya Indonesia sempat menghadapi krisis di tahun 1960 dan 1980. Namun, berbeda dengan era 1998 di mana krisis disebabkan pembalikan dana asing ke luar negeri. Sedangkan untuk 1960 dan 1980 terjadi akibat anjloknya harga minyak yang membuat APBN terbebani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.