Kolaborasi untuk Wujudkan Indonesia Inklusif dan Ramah Disabilitas

“Jadi, begitu ada orang disabilitas diterima di perusahaan itu, apapun disabilitasnya, karyawan lain sudah tahu bagaimana cara berinteraksi dengan dia,” ucap Yustitia kepada Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

Yustitia juga mengakui, permasalahan tidak hanya dari sisi penyedia kerja. Banyak penyandang disabilitas tidak percaya diri dengan kemampuannya. Untuk itu, dia bersama dengan Audisi terus mendorong penyandang disabilitas agar lebih percaya diri dan berjuang untuk hak mereka.

“Kalau tidak ada advokasi dua arah ini percuma. Kita sudah punya kebijakan yang bagus dan pro disabilitas. Akan tetapi, kalau disabilitasnya masih tidak percaya diri dan tidak mau keluar rumah, percuma juga sudah banyak kebijakan,” ujarnya.

Upaya pemerintah

Pemerintah pun terus berupaya agar inklusi di berbagai bidang dapat terwujud. Terutama di bidang tenaga kerja. Upaya ini dilakukan lewat berbagai kebijakan serta program untuk penyandang disabilitas.

Sesuai dengan pasal 53 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara, perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1 persennya.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sistem Wajib Lapor Perusahaan sejak tahun 2016. Berdasarkan data per Oktober 2018, terdapat 440 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 237.613 orang. Dari jumlah itu sekitar 2.851 pekerja atau sebesar 1,2 persen merupakan penyandang disabilitas.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, angka tersebut masih jauh dari harapan. Akan tetapi, bagi dia, proses mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Kami tetap harus melakukan sosialisasi, berkolaborasi, dan bekerja sama. Baik pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bisa terus memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada para penyadang disabilitas,” ucap Hanif usai acara Seminar Inklusi Film Disabilitas dan Expo Disabilitas 2018, di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, ada dua upaya yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Pertama, mendorong pasar kerja menjadi inklusif. Hal ini berarti setiap penyedia kerja, baik pemerintah maupun perusahaan, harus membuka kesempatan kerja bagi disabilitas.

Kedua, peningkatan kompetensi penyandang disabilitas. Hard skill maupun soft skill mereka sebagai pekerja harus terus ditingkatkan agar memiliki daya saing dan dapat berkompetisi dengan pekerja lain.

Salah satu langkah pemerintah adalah memberikan fasilitas pelatihan berkualitas bagi penyandang disabilitas. Saat ini pemerintah pusat telah memiliki 19 Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbuka bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas dapat memilih pelatihan sesuai minat mereka tanpa ada batasan pendidikan minimal dan usia.

“Kami ingin masyarakat bisa benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Untuk itu, tidak ada lagi batasan-batasan. Jadi, benar-benar kami buat inklusif tanpa syarat apapun,” ujar Hanif.

Menurut Hanif, salah satu tantangan yang dihadapi adalah mempertemukan kebutuhan antara penyedia kerja dengan pencari kerja disabel. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini memiliki help desk untuk mengatasi tantangan tersebut.

“Kami mengadakan semacam help desk untuk penyandang disabilitas maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas. Secara offline dan online kami sediakan mekanismenya,” paparnya.

Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kebijakan, serta program yang dilakukan pemerintah, diharapkan para penyandang disabilitas bisa bekerja, berkarya, serta mengembangkan potensi mereka. Sehinga Indonesia inklusif dan ramah disabilitas pun dapat terwujud.