BNI Telah Salurkan 99 Persen Bansos PKH

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sampai dengan November 2018 telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4,1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar pada 468 kota kabupaten senilai Rp 7,1 Triliun.

Dalam acara penyaluran sekaligus sosialisasi Bansos PKH, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulityowati yang akrab disapa Susi menyampaikan hingga bulan November 2018 sudah BNI sudah menyalurkan 99 persen bansos kepada KPM.

Sementara khusus untuk DKI Jakarta, Bansos PKH telah disalurkan kepada 65.000 KPM dengan nominal Rp 113 miliar dengan pencairan telah mencapai 99 persen.

BNI sendiri tengah menyusun rencana untuk menyalurkan bansos PKH tahun dengan anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) lainnya.

Baca juga: Gerindra Minta Bansos Diberi Label "Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden"

“Terkait dengan penyaluran Bansos PKH tahun 2019, saat ini kami dari BNI serta Bank Himbara lainnya telah siap untuk mensukseskan penyaluran bansos di tahun 2019," ujar Susi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (3/12/2018).

Susi pun menjelaskan, pencairan Bansos PKH non-tunai dapat dilakukan melalui Agen46 BNI yang berada di dekat rumah KPM atau melalui ATM & Kantor BNI atau melalui bank Himbara lainnya.

Pada acara sosialisasi bansos PKH tersebut hadir pula Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 1.725 orang terdiri dari 1.250 orang penerima PKH, 275 Pendamping PKH DKI Jakarta, dan 200 Pendamping Se-Jabodetabek.

Jokowi mengatakan bahwa Bansos PKH dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong kemandirian KPM PKH. Dengan bantuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tak perlu lagi menerima bansos.

Adapun Agus menjelaskan terdapat kenaikan bansos pada tahun 2019 yang terdiri dari bantuan tetap sebesar Rp 550 ribu ditambah komponen yang ada di dalam setiap keluarga. Untuk keluarga yang memiliki anak bersekolah SD maka ada tambahan bantuan Rp 900 ribu, untuk SMP tambahannya Rp 1,5 juta, dan SMA sebesar Rp 2 juta.

“Apabila dalam keluarga tersebut ada ibu hamil atau ibu yang memiliki balita, maka indeks bantuan akan ditambah sebesar Rp2,4 juta. Sementara apabila dalam keluarga tersebut juga terdapat lansia dan/atau penyandang disabilitas maka mendapat tambahan Rp2,4 juta rupiah. Penyaluran PKH mulai tahun depan akan dimajukan menjadi pada bulan Januari dari jadwal reguler sebelumnya bulan Februari,” ujar Agus.