OJK: Fintech Ilegal Mudah Dapat Pinjamannya, Setelah Itu Dapat Masalah

Kompas.com - 05/12/2018, 07:30 WIB
Ilustrasi fintech www.thinkstockphotos.comIlustrasi fintech

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar selektif dan pintar memilih perusahaan penyedia pinjaman online atau financial technology (fintech). Sebab, saat ini terdapat ratusan fintech ilegal atau tak berizin.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing mengatakan, setiap fintech yang ada di Indonesia harus dan wajib terdaftar di OJK. Ini untuk memudahakan dalam memantau aktivitas mereka dalam menjalankan usahanya.

"Dalam peraturan OJK dikatakan, setiap penyelenggara pinjaman berbasis teknologi harus mendaftar. Saat ini yang terdaftar hanya 73 dan yang tidak terdaftar 404 fintech," kata Tongam di Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Tongam menuturkan, ratusan fintech tersebut sudah dihentikan segala aktivitas oleh OJK. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dan meminta Kementerian Informasi (Keminfo) mencabut seluruh layanan berbasis online, termasuk aplikasinya di Playstore. "Kami sudah sampaikan ke Bareskrim Polri," ujarnya.

Bicara fintech, salah satu fokus perhatian OJK selama ini terkait keberadaan konsumen atau penggunan jasa pinjaman. Sebab, OJK tidak akan memberikan jaminan kepada peminjam dana dari fintech tak terdaftar alias bodong. Begitu pula sebaliknya.

Selama ini OJK banyak menerima laporan dari masyarakat tekait pinjaman online ini yang bermasalah. Kondisi seperti ini membuat OJK, tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencarikan solusinya.

"Tapi apa yang terjadi di fintech ilegal? Masyarakat sangat banyak yang melapor. Mudah mendapatkan pinjmanan tapi setelah mendapat pinjaman menjadi masalah," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama ini masyarakat sangat lemah dalam memperhatikan status hukum sebuah fintech. Begitu pula aturan dan syarat yang diterapkan bagi peminjamnya. Sehingga jika terjadi sesuatu hal para peminjamlah yang kerap dirugikan.

Akibat yang akan timbul sangat banyak, seperti diteror dan sebagainya. Oleh sebab itu ia meminta masyarakat untuk meminjam pinjaman ke tempat yang seharusnya.

"Masyarakat kalau mau meminjam pinjamlah pada fintech yang legal. Masyarakat kalau meminjam pinjamlah sesuai kemampuan membayar, jangan meminjam terus. Bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang dan gali luban. Ini yang terjadi," cetusnya.

"(Pinjaman) untuk apa coba? untuk keperluan konsumtif, untuk beli kebutuhan sehari-hari, anda bayangkan kalau untuk kebutuhan sehari-hari sudah minjam berarti ada defisit disana. Celakannya lagi, defisitnya dititup dengan uang pinjaman. Masalahnya sudah kmplek sebenarnya," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.