Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Perubahan, Defisit APBN 2018 Diyakini Pecahkan Rekor

Kompas.com - 05/12/2018, 13:11 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

DENPASAR, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini, realisasi defisit APBN 2018 bisa lebih kecil dibandingkan asumsinya. Meski belum pasti, namun Kemenkeu menyebut defisit bisa di bawah 2 persen terhadap PDB.

Di APBN 2018, pemerintah mematok target defisit mencapai 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini mungkin pencapaiaan yang pertama kali bahwa kita bisa kendalikan defisit APBN dengan tanpa APBN-P," ujar Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Askolani, Bali, Rabu (5/11/2018).

Askolani belum mau menyebut angka pasti perkiraan realisasi defisit APBN 2018. Meski begitu dari pantauan Kemenkeu kata dia, potensi defisit di di bawah 2 persen cukup besar.

Sebenarnya, angka defisit di bawah 2 persen pernah terjadi. Namun diyakini pecahkan rekor karena APBN 2018 tidak mengalami perubahan di tengah jalan atau tanpa APBN-P.

Padahal kata Askolani, setiap tahun pemerintah biasanya, mengajukan APBN-P ke DPR. Hal itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

Mulai dari penerimaan pajak yang tidak optimal, belanja yang tak terkendali hingga menjaga defisit tak lewat dari 3 persen sesuai amanat UU Keuangan.

"Retapi tahun ini terbalik, sangat terbaik. Satu penerimaannya sangat baik, pajak maupun non pajak, belanjanya juga mulai cukup optimal, kemungkinan di bawah   dari target 2,19 persen," kata dia

Sebelumnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2018 menunjukan angka yang positif.

Dari sisi pendapatan negara, realisasinya sebesar Rp 1.483,9 triliun, atau naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada akhir Oktober 2017 lalu, realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.228 triliun, atau hanya tumbuh 3,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan perpajakan Rp 1.160,7 triliun pada akhir Oktober 2018, atau tumbuh 17 persen dari akhir Oktober 2017. Tahun lalu, penerimaan perpajakan hanya tumbuh 0,5 persen.

Rinciannya, penerimaan pajak Rp 1.016,5 triliun, tumbuh 17,6 persen dan penerimaan bea cukai Rp 144,1 triliun, tumbuh 13,3 persen.

Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh tinggi. Realisasinya mencapai Rp 315,4 triliun, tumbuh 34,5 persen dibandingkan akhir Oktober 2017.

Adapun sisa pendapatan negara berasal dari penerimaan hibah Rp 7,8 triliun, tumbuh 170,6 persen.

Meski melonjak tajam, penerimaan negara hingga 31 Oktober 2018 masih jauh dari target di APBN 2018 yakni sebesar Rp 1.897,7 triliun.

Adapun dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp 1.720,8 triliun, tumbuh 11,9 persen. Sementara target di APBN 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Keseimbangan primer negatif Rp 23,8 triliun, sementara itu defisit anggaran mencapai Rp 237 triliun, atau 1, 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com