Kompas.com - 05/12/2018, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mengubah aturan tarif ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO). 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso mengatakan, aturan baru ini telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dengan Nomor 152 pada Selasa (4/12/2018) lalu.

"Hari itu juga langsung diundangkan di Kemenkum dan HAM. Secara hukum sudah berlaku," kata Susiwijono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2019).

Baca juga: Kata Jokowi, Ini 5 Langkah Agar Kontribusi Ekspor Kelapa Sawit Maksimal

Susiwijono menjelaskan, Peraturan Nomor 152 tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni aturan Nomor 81 Tahun 2018 mengenai tarif layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk dana Perkebunan Kelapa Sawit (PKS).

Sebelumnya, pemerintah menyatakan segera menerbitkan aturan revisi besaran tarif layanan BPDP Kelapa Sawit.

"Karena BPDP mengenakan tarif pungutan tertentu terhadap ekspor kelapa sawit CPO dan produk turunannya," ujarnya.

Dia menyebutkan, pada aturan baru itu besaran tarif atau pungutan yang dikenakan terhadap ekspor CPO dan produk turuannya bervariasi. Rinciannya, jika harganya 570 dollar AS per ton, maka pungutan yang dikenakan 0 dollar AS per ton.

Begitu pula jika harga CPO di bawah 570 dollar AS per ton.

Baca juga: Moratorium Kebun Kelapa Sawit, Izin di 2,3 Juta Hektar Lahan Dievaluasi

"Kemudian kalau harganya diatas 570-619 dolar AS per ton, maka pungutanya 25 dolar As per ton. Kalau harganya sudah diatas 619 per ton, maka pungutanya 50 dollar As per ton," sebut dia.

Ia menambahkan, alasan pihaknya mengeluarkan aturan ini kerena melihat harga CPO masih sangat rendah. Melalui kebijakan ini, diharapkan bisa mendorong aktivitas ekspor perusahaan dalam negeri.

"Kemudian kita juga ingin mendorong ekspor CPO. Karena sejak 26 November kemarin, semua eksportir dan pelaku usaha menunggu kapan dikeluarkan kejelasannya (aturan baru). Mereka menahan ekspornya dulu karena menunggu kepastian adanya aturan ini," tuturnya.

"Mudahan-mudahan dengan dikeluarkan aturan ini respon positif, daya saing CPO juga bagus, dan seiring dengan hargnya juga mulai naik sehingga ekspor mereka terbantu," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Whats New
MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

Whats New
Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Whats New
Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Whats New
Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Whats New
Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Whats New
Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Whats New
Cara Buka Rekening Mandiri Online lewat Aplikasi Livin' by Mandiri

Cara Buka Rekening Mandiri Online lewat Aplikasi Livin' by Mandiri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.