Rentan Korupsi, Kemenkeu akan Naikkan Gaji Kepala Daerah

Kompas.com - 06/12/2018, 05:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kanan) berfoto bersama seusaia menjadi pembicara dalam Festival Media Digital Pemerintah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.com Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kanan) berfoto bersama seusaia menjadi pembicara dalam Festival Media Digital Pemerintah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sedang mengkaji terkait perubahan remunerasi kepala daerah di Indonesia.

Hal ini dilakukan seiring dengan masih banyaknya pejabat selevel kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan harus berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita melakukan kajian, kita juga menyampaikan kepada Pak Presiden, karena presiden juga punya konsentrasi yang sama seluruh tatanan remunerasi. Terutama untuk pejabat-pejabat di daerah," kata Sri Mulyani di Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Sri Mulyani menuturkan, hasil kajian itu segera disampaikan dalam waktu dekat ini. Mereka kini tengah mempelajari seberapa besar dampak kenaikan gaji itu, supaya kepala daerah tidak korupsi.

"Tentu kita akan lihat bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan (pemerintahan)," ujarnya.

Menurut dia, saat ini seluruh komponen remunerasi dan tunjangan kepala daerah perlu diperbaiki secara sistematik serta menyuruh. Namun, kini belum ada kajian seberapa mendesak perubahan remunerasi itu.

"Sehinga memang sudah saatnya perlu untuk dibenahi secara baik," pungkasnya.

Menkeu tidak menyampaikan sejak kapan kajian itu sudah dibahas maupun kapan akan diselesaikan. Sri Mulyani pun berharap ada masukan serta saran yang solutif untuk menentukan kebijakan terkait remunerasi kepala daerah.

"Jadi kalau ada masukan dari KPK, tentu ini adalah suatu hal yang baik. Yang nanti kita pakai (tampung) juga," tandasnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.