Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Minta Sistem di BPJS dan 2.400 RS Diaudit

Kompas.com - 06/12/2018, 13:30 WIB

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

Hal itu dia sampaikan menyusul keputusan pemerintah mengucurkan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan tahap kedua sebesar Rp 5,3 triliun.

"Kami sudah meminta kepada BPKP untuk audit secara sistem menyeluruh di BPJS maupun di 2.400 rumah sakit," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/11/2018).

"Sehingga 2019 kami memiliki gambaran yang lebih komplit mengenai keseluruhan sistem BPJS dan dengan demikian kita bisa mengantisipasi lebih baik mengenai tagihan yang berasl dari rumah sakit," sambungnya.

Pemerintah kata dia akan melihat beberapa hal dari review BPKP yang diperbaiki. Misalnya soal bayaknya pesera yang ganda atau NIK-nya sama dan masuk ke dalam data base BPJS.

Selain itu ada juga terkait adanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak terdapat dalam basis terpadu. Jadi, kata Sri Mulyani, data siapa yang berhak menjadi anggota PBI harus diperbaiki.

"Dari policy mix-nya kita juga akan terus memonitor, pemerintah BPJS untuk melakukan kebijakan dengan Kemenkes mulai dari sisi kepesertaan yang non PBI dan kepatuhan daerah membayar," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah kembali mengucurkan dana bantuan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah mengalami defisit keuangan. Dana yang dikucurkan untuk tahap kedua ini senilai Rp 5,2 triliun.

Adapun pada tahap pertama, pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 4,9 triliun pada September 2018 lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Investor Asing Kembali Catat 'Net Buy', Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat "Net Buy", Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Earn Smart
Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Whats New
Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Work Smart
Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk 'Top Up'

Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk "Top Up"

Whats New
Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Work Smart
Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Whats New
Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Whats New
Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Whats New
Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Whats New
3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+