Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Disebut Bisa Naik Usai Pilpres, Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 06/12/2018, 13:33 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

NUSA DUA, KOMPAS.com - Beberapa ekonom menilai, kenaikan harga BBM tidak akan bisa terelakkan pasca Pilpres 2019. Siapapun presiden terpilih, kebijakan itu harus diambil menyusul kenaikan harga minyak dunia.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu mencari titik kesimbangan karena kebijakan kenaikan harga BBM pasti akan berimbas kepada masyarakat.

"Keseimbangan yang dibawa Presiden Jokowi sekarang adalah kesimbangan antara menjaga mometum pertumbuhan melalui daya beli masyarakat. Itu penting," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/11/2018).

"Selama ini kan kalau kenaikan harga BBM pasti akan menggerus daya beli masyarakat," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Baca juga: Tiga Perusahaan Ini Telah Turunkan Harga BBM Non-Subsidi

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, dari survei daya beli masyarakat saat ini cukup solid di kelas menengah bawah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen.

Selain itu, perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, inflasi stabil di bawah 4 persen juga mendorong daya beli masyarakat.

Akan tetapi, Sri Mulyani juga memandang perlu tidaknya kenaikan harga BBM harus dilihat dari sustainabilitas APBN. Dengan defisit APBN yang mengecil, ia mengatakan fiskal sebenarnya tetap bisa dijaga.

Di sisi lain, daya beli dan sustainabilitas keuangan BUMN migas, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) juga perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan menaikkan atau tidak harga BBM.

Baca juga: Pertamina Tunggu Waktu yang Tepat Turunkan Harga BBM non Subsidi

"Tentu kami harus menjaga agar tidak ada distorsi terlalu banyak karena nanti menimbulkan penyakit ekonomi lainnya. Sampai saat ini kami masih anggap 3 sisi inilah yang tetap dijaga," tutur Sri Mulyani

Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak akan bisa dihindari tahun depan. Siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2019, akan dihadapkan dengan persoalan itu.

Namun Faisal menilai, kenaikan harga BBM dan tarif listrik akan lebih cepat bila pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih. Hal itu kata dia bisa terjadi karena Jokowi adalah petahana.

"Kalau pasangan nomor satu menang, kanaikan tarif listrik dan BBM akan lebih cepat sekitar Mei atau Juni 2019," ujarnya dalam seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Supaya nanti setelah dilantik untuk kedua kali, sudah bersih dari PR-PR yang ditinggalkannya sendiri," sambung Faisal.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Harga BBM Naik Setelah Pilpres, Ini Kata Pemerintah

Sementara itu kalau Prabowo-Sandiaga Uno menang, Faisal memperkirakan kenaikan harga BBM dan tarif listrik akan dilakukan di akhir 2019.

Faisal tak yakin Prabowo akan terus menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Sebabnya, kata dia, di belakang Prabowo terdapat para ekonom yang juga rasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com