Potensi Kompensasi Tanpa Batas bagi Korban Lion Air JT-610

Kompas.com - 07/12/2018, 08:28 WIB
Pesawat generasi terbaru Boeing 737 MAX 8 saat terbang untuk pertama kalinya di Renton, Washington, Amerika Serikat, 29 Januari 2016. Pesawat ini merupakan seri terbaru dan populer dengan fitur mesin hemat bahan bakar dan desain sayap yang diperbaharui. AFP PHOTO/GETTY IMAGES/STEPHEN BRASHEARPesawat generasi terbaru Boeing 737 MAX 8 saat terbang untuk pertama kalinya di Renton, Washington, Amerika Serikat, 29 Januari 2016. Pesawat ini merupakan seri terbaru dan populer dengan fitur mesin hemat bahan bakar dan desain sayap yang diperbaharui.


BELUM hilang ingatan akan duka yang menyelimuti dunia penerbangan Indonesia. Beberapa waktu lalu penerbangan JT-610 jatuh di Perairan Karawang dengan menelan 189 korban jiwa.

Terlepas dari tragedi tersebut, dewasa ini moda transportasi udara merupakan salah satu yang teraman di dunia. Silakan bandingkan dengan jumlah kecelakaan moda transportasi darat beserta total korban jiwa pada mudik Lebaran kemarin yang hanya berlangsung belasan hari.

Dalam setiap kecelakaan pesawat, penumpang merupakan pihak dengan posisi terlemah. Jelas mereka tidak akan tahu sejauh mana maskapai memelihara armadanya; serta apakah manufaktur pesawat (aircraft manufacturer) layaknya Airbus dan Boeing memproduksi pesawat tanpa cacat (manufacturing defect).

Situasi tersebut mendorong rezim undang-undang penerbangan di dunia berupaya melindungi penumpang atau ahli warisnya semaksimal mungkin melalui kewajiban pemberian kompensasi seandainya kecelakaan pesawat terjadi.

Hal ini berlaku baik dalam konvensi internasional, yakni the Warsaw Convention 1929 dan the Montreal Convention 1999, maupun hukum nasional kita.

Pada kasus Lion Air JT-610, penerbangan tersebut merupakan penerbangan domestik mengingat rutenya menghubungkan dua titik dalam suatu negara. Maka hukum nasional hidup, tepatnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011, dan bukan konvensi internasional.

Dalam konteks penumpang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat, hukum nasional menyediakan Rp 1,25 miliar - tidak lebih tidak kurang - bagi ahli waris setiap penumpang.

Jaring pengaman ini bertujuan guna memastikan keluarga yang ditinggalkan dapat tetap hidup layak, apalagi jika korban merupakan tulang punggung keluarga (breadwinner).

Namun, tidak dipungkiri besaran tersebut berpotensi (sangat) kurang bagi ahli waris seandainya korban berpenghasilan tinggi.

Maskapai penerbangan sendiri tidak perlu khawatir serta tak akan rugi sepeserpun mengingat risiko tersebut sudah diasuransikan sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009. Lion Air hanya perlu mengklaim asuransinya agar pemberian kompensasi dapat segera dilakukan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Survei: Ada Pandemi, 24 Persen Pekerja Swasta Beralih Jadi Mitra GoFood

Whats New
Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?

Whats New
Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Resesi Atau Tidak Resesi, RI Harus Contoh China...

Whats New
KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

KAI Tambah 5 Perjalanan Kereta dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Simak Jadwalnya

Whats New
Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Ajak Mahasiswa Jadi Pengusaha, Sandiaga Uno: Kunci Suksesnya Itu Dimulai dari Minat

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X