BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kementerian Keuangan

Jangan Remehkan UMKM, Kecil-kecil Cabe Rawit

Kompas.com - 07/12/2018, 11:36 WIB
PT PGN (Persero) Tbk mengklaim pelaku UMKM di Jawa Timur mempu meningkatkan efisiensi dengan pemakaian gas bumi PT PGN (Persero) Tbk mengklaim pelaku UMKM di Jawa Timur mempu meningkatkan efisiensi dengan pemakaian gas bumi
|


KOMPAS.com
- Kecil-kecil cabe rawit. Begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan peranan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) bagi perekonomian Nasional.

Meski skala usaha para pelaku UMKM kalah mentereng dibandingkan perusahaan besar, tetapi sektor ini berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini diamini Direktur Jenderal Pajak (DJP) Robert Pakpahan.

"UMKM menjadi tulang punggung perekonomian. Ini karena UMKM merepresentasikan 98,8 persen unit usaha yang ada di ekonomi," kata Robert seperti dimuat Kontan.co.id Rabu (10/10/2018).

Lebih dari itu, lanjut Robert, penyerapan tenaga kerja di UMKM juga terhitung tinggi, yakni sekitar 96,99 persen dari total tenaga kerja. Sektor ini juga menyumbang 60,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Hal senada diutarakan Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik. Seperti diwartakan Kompas.com, Rabu (10/7/2018) Suryani mengatakan, UMKM bisa membantu pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Nasional.

Menurut dia, ini terjadi lantaran UMKM tersebar di seluruh penjuru negeri dan menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis dengan lebih dari 98 persen berstatus usaha mikro.

Dia menambahkan, kuatnya UMKM dalam membangun perekonomian nasional karena keunggulannya di beberapa faktor. Di antaranya adalah punya kemampuan fokus yang spesifik, fleksibilitas nasional, biaya rendah, dan kecepatan inovasi.

Pelaku UMKM memamerkan produknya di Pameran Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Pelaku UMKM memamerkan produknya di Pameran Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta.
Sayang potensi UMKM untuk benar-benar menopang perekonomian belum diberdayakan maksimal. Sebab banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan akses pembiayaan bank untuk mengembangkan usahanya. Mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan perbankan.

Data Kementerian Koperasi dan UKM sampai akhir tahun 2015 menyebutkan, jumlah UMKM yang tidak mendapat pembiayaan bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 71,5 persen atau sekitar 44,2 juta UMKM. Sementara yang sudah mendapat pinjaman dari perbankan hanya 28,5 persen dari 61,6 juta UMKM.

Makanya tak heran, kalau banyak dari mereka yang mencari pinjaman dari sumber informal. Diwartakan Kompas.com, Senin (14/11/2018), sebanyak 43 persen UMKM lokal meminjam dari sumber informal, seperti rentenir dan sejenisnya.

Kondisi ini sungguh ironi karena merugikan pelaku UMKM. Sebab meminjam ke pihak informal dikenakan biaya bunga cukup tinggi, sehingga bila tidak mampu membayar maka usaha mereka terancam tutup dan terjerat hutang.

Pembiayaan Ultra Mikro

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam. Dengan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Kementerian Keuangan meluncurkan Pembiayaan Ultra Mikro ( UMi) pada 2017.

APBN sendiri adalah #UangKita, yaitu uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembiayaan dengan maksimal pinjaman Rp 10 juta ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum mendapat fasilitas perbankan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berpose bersama penerima Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).Dok. Kementerian Keuangan RI Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berpose bersama penerima Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Dengan memperoleh UMi diharapkan mereka bisa mandiri berusaha dan naik kelas. Arti naik kelas berarti usaha mereka berkembang terus dan meningkatkan aset, sehingga bisa mendapatkan KUR karena dianggap memenuhi syarat perbankan.

Karena ditujukan untuk pelaku UMKM yang tidak mendapatkan akses perbankan, syarat mendapatkan Pembiayaan Ultra Miktro juga mudah. Hanya tinggal menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), setelah itu menunggu tim survei datang untuk menilai kelayakan.

Meski begitu, ada beberapa persyarakat utama yang harus dipenuhi untuk mengajukan Pembiayaan UMi. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2017, mereka yang ingin mengajukan UMi tidak sedang menerima pembiayaan lain dan memiliki NIK elektronik yang dibuktikan dengan e-KTP atau Surat Keterangan NIK.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM peminjam harus memiliki nilai kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Walau tergolong program baru, per 20 Juli 2018, Pembiayaan UMi sudah disalurkan ke pelosok nusantara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sudah Rp 2,5 miliar yang digelontorkan untuk program ini. Total ada 404.829 debitur yang mendapatkan kucuran dana tersebut.

Lalu, seberapa besar manfaat program ini untuk membantu UMKM? Kompas.com bertemu dengan tiga pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan UMi. Mereka adalah Siti Khadijah, Yuyun, dan Nini Komalasari.

Ketiga ibu rumah tangga itu merasakan betul manfaat Pembiayaan UMi bagi kemajuan usaha mereka. Kompas.com pun menyajikan secara lengkap kisah sukses mereka memanfaatkan Pembiayaan UMi dalam sajian Visual Interaktif Kompas (VIP) "Uang Kita Berdayakan Mereka."

Baca tentang

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya