Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Peringatkan Pengelola Bus Wisata untuk Segera "Ramp Check"

Kompas.com - 09/12/2018, 14:20 WIB
Murti Ali Lingga,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, kecelakaan bus sering kali terjadi, apalagi ketika masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini menjadi perhatian dan harus dilakukan langkah antisipasi.

"Ya, memang kalau Natal dan Tahun baru itu biasa selalu masalahnya adalah kecelakaan, terutama bus," kata Budi di Convention Hall Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Minggu (9/12/2108).

Budi mengatakan, guna mengantisipasi dan meminimalisasi kecelakaan bus, akan dilakukan ramp check terhadap setiap bus yang akan beroperasi melayani masyarakat.

Baca juga: Kemenhub Gelar Ramp Check Penerbangan Haji

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan meminta bantuan dari Polri terkait hal ini.

"Maka saya minta kepada Dishub, kami minta bantuan Polri untuk melakukan ramp check. Secara khusus itu, bus-bus wisata," terangnya.

Dia menjelaskan, alasan fokus pengecekan pada bus ialah karena selama ini pengelola bus tidak melakukan ramp check secara berkala. Sebab, bus hanya ditempatkan di pangkalan dan baru beroperasi ketika ada yang menyewa.

"Kenapa (bus)? Bus wisata itu tidak pernah di-ramp check, dia cuma mangkal di home base-nya, tiba-tiba disewa. Kami akan ramp check itu semuanya," imbuhnya.

Selain aspek bus, Menhub juga meminta masyarakat yang akan berpergian dan sebaliknya selama masa angkutan Nataru 2018 untuk lebih aktif dan jeli melihat kondisi bus, baik sisi kelayakan maupun perizinan.

Baca juga: Pastikan Keselamatan Pemudik, Dirjen Hubud Giatkan Ramp Check

"Saya juga minta kepada mereka-mereka yang akan mengunakan bus wisata, itu tanya dulu (pemilik) busnya, surat ramp check-nya. Kalau enggak ada, jangan mau (naik). Nanti bannya rusak dan ada ban yang enggak jelas, itu harus (dicek)," paparnya.

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya pelaksanaan ramp check hanya bisa dilakukan 70 persen. Sedangkan sisanya diterapkan melalui penegakan hukum di jalan yang dilintasi bus-bus.

Untuk tahun ini, diharapkan kecelakaan menurun.

"Nah, 30 persen itu kami lakukan law enforcement (penegakan hukum). Jadi, kalau di jalan (bus) tidak ada bukti ramp check, kami berhentikan. Itu yang paling umum," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com