Jumlah Insinyur di Dalam Negeri Dipandang Masih Minim

Kompas.com - 10/12/2018, 00:21 WIB
Ilustrasi proyek infrastrukturKementerian PUPR Ilustrasi proyek infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah insinyur di dalam negeri dipandang masih kurang. Ini khususnya untuk mendukung program-program infrastruktur pemerintah.

Ketua Umum Terpilih Persatuan Insinyur Indonesia (PII) terpilih Heru Dewanto mengungkapkan, pihaknya tak menampik kekurangan tersebut. Menurut dia, saat ini paling banyak insinyur dari bidang sipil, elektro, industri, dan mesin.

“Kita harus siapkan insinyur sesuai program pemerintah,” kata Heru dalam pernyataannya, Minggu (9/12/2018).

Ia mengungkapkan, PII berupaya menyetarakan insinyur Indonesia dengan negara yang lain. Heru menyebutkan, di ASEAN, mobilitas insinyur sudah menggunakan ASEAN Charter Professional Engineer.

Sertfikasi tersebut akan membuat kesetaraan antar insinyur di 10 negara Asia Tenggara.

“Sehingga insinyur dengan IPM (insinyur profesional madya) akan disetarakan dianggap sama dalam hal kompetensi dengan insinyur di ASEAN. Jadi, kemampuan kita dianggap sama," sebut dia.

Meski demikian, insinyur dari negara ASEAN lainnya yang akan masuk ke Indonesia harus melakukan proses registrasi ke PII. Kesetaraan ini akan membuat insinyur Indonesia mudah berkompetisi.

Dalam konteks global dan nasional ini, sebut Heru, PII harus mendefinisikan peran dan posisinya dan titik tolaknya adalah penerbitan UU Insinyur Nomor 11 tahun 2014 yang semestinya dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Keinsinyuran yang statusnya sejak setahun lalu belum berubah dan tinggal di tanda tangan Presiden RI.

Int sari dari UU ini adalah hanya orang yang berprofesi insinyur yang dapat melakukan praktek keinsinyuran. Hukum pidana positif berupa kurungan dan denda uang menunggu mereka yang melanggar aturan ini.

Pada saat PP diterbitkan dan ratusan ribu sarjana teknik berebut mendaftar untuk mendapatkan gelar profesi insinyur, maka sumbatan sistem registrasi dan sertifikasi PII yang masih bersifat manual akan mengakibatkan katastropi yang tak terbayangkan.

PII juga akan mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan (roadmap) menghadapi revolusi industri 4.0. Heru yakin, digitalisasi dunia industri akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, demi mendongkrak perekonomian bangsa.

“Kita harus siap menerapkan industri 4.0 yang mengedepankan tekonologi mutakhir sehingga lebih efisien. Insinyur indonesia harus jadi tulang punggung transformasi industri 4.0, agar Indonesia tidak akan ketinggalan dengan negara lain,” ungkap Heru.

Heru terpilih sebagai Ketua Umum PII periode 2018-2021, menggantikan Hermanto Dardak. Heru Dewanto didaulat menjadi Ketua Umum setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum periode 2015-2018.

Heru Dewanto merupakan Presiden Direktur Cirebon Power, konsorsium pembangkit listrik dengan total kapasitas 660 MW dan 1.000 MW di Cirebon.




Close Ads X