Kompas.com - 10/12/2018, 12:55 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bakal memberikan sanksi kepada layanan teknologi keuangan atau  fintech peer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online yang terbukti melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 /POJK.01/2016.

Hal tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas laporan aduan kepada LBH Jakarta terhadap pinjaman online yang diduga melakukan pelanggaran dalam cara penagihan.

Pasalnya, sebanyak 25 dari 89 pinjaman online yang diadukan ke LBH Jakarta sudah terdaftar di OJK.

"Semua fintech lending yang terdaftar/berizin di OJK wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77 termasuk kewajiban dan larangannya. Dalam hal terjadi dan terbukti penyelenggara legal melakukan pelanggaran terhadap hal-hal tersebut, maka OJK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan pasal 47 POJK 77," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (10/12/2018) pagi.

Baca juga: 89 Fintech Diadukan ke LBH Jakarta, 25 Terdaftar di OJK

Lebih lanjut Sekar menjelaskan, sanksi untuk pinjaman online yang terbukti melakukan pelanggaran dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pembatalan atau pencabutan tanda daftar atau izin.

Dalam POJK tersebut pun dijelaskan, seharusnya setiap fintech lending yang telah terdaftar atau berizin dari OJK telah diberikan larangan untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari smartphone Pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna.

"Kemudian, setiap bentuk kerja sama Penyelenggara dengan pihak ketiga, antara lain kerja sama penagihan, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerja sama dapat dilanjutkan atau tidak," jelas Sekar lebih lanjut.

Sebagai informasi, sebelumnya LBH Jakarta menghimpun 14 dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan aplikasi pinjaman online alias fintech peer to peer lending. Hingga 25 November 2018, LBH Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini yang Dilakukan Tokopedia untuk Dorong UMKM lewat Pemanfaatan Teknologi

Ini yang Dilakukan Tokopedia untuk Dorong UMKM lewat Pemanfaatan Teknologi

Whats New
Cerita Komang Kirtania, Lestarikan Wayang Kamasan hingga Raup Omzet Rp 20 Juta

Cerita Komang Kirtania, Lestarikan Wayang Kamasan hingga Raup Omzet Rp 20 Juta

Smartpreneur
Amankan Pasokan Dalam Negeri, Ekspor CPO di Atas 680 Dollar AS Per Ton Kena Bea Keluar

Amankan Pasokan Dalam Negeri, Ekspor CPO di Atas 680 Dollar AS Per Ton Kena Bea Keluar

Whats New
Kemendag Kirimkan 1,3 Juta Liter Migor Minyakita ke Wilayah Timur Indonesia

Kemendag Kirimkan 1,3 Juta Liter Migor Minyakita ke Wilayah Timur Indonesia

Whats New
Menko Airlangga: Dana PEN Berakhir Tahun Ini

Menko Airlangga: Dana PEN Berakhir Tahun Ini

Whats New
RMK Energy Catatkan Laba Bersih Rp 141,8 Miliar pada Semester I-2022

RMK Energy Catatkan Laba Bersih Rp 141,8 Miliar pada Semester I-2022

Rilis
Jadi Rekam Jejak Penanganan Covid-19, Buku Vaksinasi Covid-19 Diluncurkan

Jadi Rekam Jejak Penanganan Covid-19, Buku Vaksinasi Covid-19 Diluncurkan

Whats New
Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Sosialisasi Cara Hitung TKDN, Kejaksaan RI Gandeng BUMN Inspeksi

Whats New
Kejar Produktivitas, Kementan Upayakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

Kejar Produktivitas, Kementan Upayakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran

Rilis
Kurs Rupiah Ditutup Menguat, 1 Dollar AS Setara Rp 14.765

Kurs Rupiah Ditutup Menguat, 1 Dollar AS Setara Rp 14.765

Whats New
Nielsen: Belanja Iklan Naik 7 Persen di Semester I-2022, TV Masih Mendominasi

Nielsen: Belanja Iklan Naik 7 Persen di Semester I-2022, TV Masih Mendominasi

Whats New
Naik 63 Persen, Laba Bersih Citi Indonesia Capai Rp 750 Miliar

Naik 63 Persen, Laba Bersih Citi Indonesia Capai Rp 750 Miliar

Whats New
Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Tokopedia, Shopee, dan Blibli

Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Tokopedia, Shopee, dan Blibli

Whats New
Cetak Kinerja Bisnis Cemerlang, Elnusa Petrofin Raih Sales Team Awards 2022

Cetak Kinerja Bisnis Cemerlang, Elnusa Petrofin Raih Sales Team Awards 2022

Rilis
Pengusaha Dapat Stimulus di Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Pengusaha Dapat Stimulus di Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.