Pemda Gemar "Ngadu" ke Presiden, Sri Mulyani Minta Pemda Rajin Menabung

Kompas.com - 10/12/2018, 15:31 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan mengantisipasi turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Lantaran hal itu, Sri Mulyani mengungkapan kepala daerah kerap mengadu kepada presiden. Ia berharap agar hal itu terulang lantaran pihaknya coba membuat DAU Final di APBN 2019.

"DAU harusnya dinamis seperti penerimaan negara namun daerah belum siap. (Lalu) Lapor ke Presiden, mengeluh ke Wapres, kemudian ke ketua DPR, ke DPD. Akhirnya yo wis lah kami bikin final dulu," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Hal itu ia ungkapan dalam acara Sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2019 yang dihadiri oleh ratusan pejabat daerah di Kantor Kementerian Keuangan.

Baca juga: Menkeu Peringatkan Kepala Daerah Baru Tidak Tergoda Makelar Anggaran

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, alokasi DAU di APBN merupakan proyeksi. Sebab, semuanya masih tergantung dari penerimaan negara yang masuk.

Bila penerimaan negara tersendat akibat dinamika kondisi ekonomi global, maka proyeksi anggaran di APBN bisa berubah seiring situasi dan kondisi.

Namun, kata dia, para kepala daerah belum siap terhadap perubahan anggaran ke daerah terutama saat gelontoran dana itu semakin kecil dari proyeksi awal.

"Tahun ini kami coba untuk DAU dinamis ternyata daerah belum siap. Daerah siap kalau DAU naik, tapi enggak siap kalau DAU turun," kata Sri Mulyani disambut tepuk tangan pejabat daerah yang hadir.

"Langsung ketawa dan tepuk tangan itu menggambarkan pengertian yang salah," ucap Sri Mulyani merespon tepuk tangan pejabat daerah.

Baca juga: Menko Darmin Minta Pemda Tanggung Jawab soal Data Penerima KUR

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan, dinamisnya pengucuran anggaran ke daerah bukan persoalan kepentingan pemerintah pusat, namun kepentingan negara. Sebab, negara harus memiliki kemampuan bila penerimaan negara tak sesuai proyeksi.

Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah pandai-pandai menabung. Sehingga, bila anggaran dipotong, maka kepala daerah tak lagi mengeluh sebab bisa memanfaatkan anggaran di kasnya.

"Kalau lagi boom kita mampu untuk menabung, kalau lagi turun kita menggunakan tabungan untuk gelontorkan ke ekonomi dan masyarakat, sehingga ekonomi bisa tumbuh. Itu esensi kebijakan fiskal," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR: Kunjungan PM Jepang Harus Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Nasional

DPR: Kunjungan PM Jepang Harus Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Nasional

Whats New
PGN Pastikan Pengerjaan Pembangunan Pipa Rokan Selesai Tepat Waktu

PGN Pastikan Pengerjaan Pembangunan Pipa Rokan Selesai Tepat Waktu

Rilis
Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia akan Habis dalam 9 Tahun

Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia akan Habis dalam 9 Tahun

Whats New
Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak 'Kucing-kucingan' Lagi...

Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak "Kucing-kucingan" Lagi...

Whats New
Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Rilis
Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Whats New
Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Whats New
Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Rilis
BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Whats New
Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Whats New
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Whats New
Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Whats New
Percepatan Penyerapan Stimulus Bisa Dorong Pemulihan Ekonomi di Kuartal IV 2020

Percepatan Penyerapan Stimulus Bisa Dorong Pemulihan Ekonomi di Kuartal IV 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X