Pemda Gemar "Ngadu" ke Presiden, Sri Mulyani Minta Pemda Rajin Menabung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan mengantisipasi turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Lantaran hal itu, Sri Mulyani mengungkapan kepala daerah kerap mengadu kepada presiden. Ia berharap agar hal itu terulang lantaran pihaknya coba membuat DAU Final di APBN 2019.

"DAU harusnya dinamis seperti penerimaan negara namun daerah belum siap. (Lalu) Lapor ke Presiden, mengeluh ke Wapres, kemudian ke ketua DPR, ke DPD. Akhirnya yo wis lah kami bikin final dulu," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Hal itu ia ungkapan dalam acara Sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2019 yang dihadiri oleh ratusan pejabat daerah di Kantor Kementerian Keuangan.

Baca juga: Menkeu Peringatkan Kepala Daerah Baru Tidak Tergoda Makelar Anggaran

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, alokasi DAU di APBN merupakan proyeksi. Sebab, semuanya masih tergantung dari penerimaan negara yang masuk.

Bila penerimaan negara tersendat akibat dinamika kondisi ekonomi global, maka proyeksi anggaran di APBN bisa berubah seiring situasi dan kondisi.

Namun, kata dia, para kepala daerah belum siap terhadap perubahan anggaran ke daerah terutama saat gelontoran dana itu semakin kecil dari proyeksi awal.

"Tahun ini kami coba untuk DAU dinamis ternyata daerah belum siap. Daerah siap kalau DAU naik, tapi enggak siap kalau DAU turun," kata Sri Mulyani disambut tepuk tangan pejabat daerah yang hadir.

"Langsung ketawa dan tepuk tangan itu menggambarkan pengertian yang salah," ucap Sri Mulyani merespon tepuk tangan pejabat daerah.

Baca juga: Menko Darmin Minta Pemda Tanggung Jawab soal Data Penerima KUR

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan, dinamisnya pengucuran anggaran ke daerah bukan persoalan kepentingan pemerintah pusat, namun kepentingan negara. Sebab, negara harus memiliki kemampuan bila penerimaan negara tak sesuai proyeksi.

Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah pandai-pandai menabung. Sehingga, bila anggaran dipotong, maka kepala daerah tak lagi mengeluh sebab bisa memanfaatkan anggaran di kasnya.

"Kalau lagi boom kita mampu untuk menabung, kalau lagi turun kita menggunakan tabungan untuk gelontorkan ke ekonomi dan masyarakat, sehingga ekonomi bisa tumbuh. Itu esensi kebijakan fiskal," kata dia.