KILAS EKONOMI

Gandeng KPK, Inalum dan Mitra Kerja Berkomitmen Berantas Korupsi

Kompas.com - 11/12/2018, 09:08 WIB
Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin menandatangani komitmen penerapan pengendalian gratifikasi disaksikan oleh KPK di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta (10/12/2018)Dok. Humas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin menandatangani komitmen penerapan pengendalian gratifikasi disaksikan oleh KPK di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta (10/12/2018)


KOMPAS.com
- Untuk memberantas praktik korupsi, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi kepada mitra kerjanya di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta (10/12/2018).

Pada sosialisasi yang disampaikan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarief Hidayat, dijelaskan beberapa metode untuk menghindari praktik gratifikasi dan korupsi. Salah satunya dengan menolaknya secara langsung dan melaporkannya ke KPK.

Selain sosialisasi, pada acara tersebut Inalum juga menandatangani komitmen penerapan pengendalian gratifikasi. Komitmen ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Inalum, Budi G. Sadikin disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

"Kami mohon dukungan dari para mitra apabila ada dari Inalum yang meminta sesuatu agar segera dilaporkan ke saya atau Pak Oggy (Direktur Pelaksana Inalum),” tutur Budi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (11/12/2018).

Lebih lanjut, Budi mengatakan, saat ini nilai keuangan Inalum untuk pengadaan sekitar Rp 20 triliun ditambah Freeport menjadi Rp 60 triliun.

Untuk itu, ia berharap agar para mitra kerja dapat bersama-sama mewujudkan Inalum yang lebih bersih lagi demi Indonesia yang lebih bersih juga.

“Kesuksesan sosialisasi tersebut tidak diukur dari acaranya, tapi dari perilaku sehari-hari kita,” kata Budi.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, agar Inalum terus berupaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan perusahaan dan mitranya.

Tak cuma dengan mitra kerja, Agus ingin Inalum dapat menyamakan persepsi terkait budaya anti korupsi dan gratifikasi dengan anggota holding industri pertambangan lainnya.

“Inalum merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus dijaga dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Supplier diharapkan tidak memberikan sesuatu kepada Inalum dan Inalum tidak meminta sesuatu kepada supplier," ungkap Agus.

Agus mengungkapkan pula bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih sangatlah rendah, bahkan termasuk yang terendah di ASEAN.

"Malaysia, Brunei dan Singapura di atas kita, tetapi bila dibandingkan dengan tahun 1998 angka IPK kita tahun ini sudah naik," jelas Agus.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut jajaran Direksi dan SEVP Inalum beserta tim KPK dan 50 mitra kerja yang selama ini berafiliasi dengan Inalum.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X