Pegawai Pajak Digaji Tinggi Tapi Masih Korupsi, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 12/12/2018, 07:03 WIB
Korupsi. s3images.coroflot.comKorupsi.

BOGOR, KOMPAS.com - Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Harry Gumelar mengatakan, aparatur pajak atau fiskus digaji tinggi agar tak tergiur untuk melakukan korupsi.

Namun, pada kenyataannya, masih ada oknum aparatur pajak yang menerima sogokan hingga memeras wajib pajak. Menurut Harry, kesalahan bisa berasal dari aparatur pajak itu sendiri maupun wajib pajak.

"Ketika butuh uang cepat, wajib pajak main-main, terjadilah korupsi. Kalau wajib pajak lemah posisinya, tidak paham, jadi celah korupsi," ujar Harry di Cisarua, Bogor, Selasa (11/12/2018).

Harry mengatakan, wajib pajak harus memahami betul aturan perpajakan. Jika laporan pajaknya terjadi selisih dan yakin bahwa dirinya tak salah, maka wajib pajak akan memperjuangkannya melalui jalur yang benar. Dengan demikian, tak ada celah bagi fiskus untuk memeras wajib pajak untuk menyesuaikan selisih tersebut.

Harry mengakan, kesadaran tersebut yang seharusnya ada di setiap wajib pajak. Oknum fiskus yang melihat wajib pajak yang bingung soal angka atau bermasalah dengan Pajak Pertambahan Nilai, akan memanfaatkannya sebagai celah untuk memeras. Menurut dia, laporan yang bermasalah bisa jadi karena ketidakpatuhan wajib pajak.

"Kalau mau cepat PPN diberikan, jadilah wajib pajak yang patuh. Dua minggu saja bisa keluar," kata Harry.

Harry mengatakan, korupsi atau suap terjadi jika antara kedua pihak, baik wajib pajak maupun fiskus terjadi kesepakatan. Jika salah satu pihak tak menghendaki maka tak akan terjadi. Begitu wajib pajak lemah, fiskus di posisi yang kuat, potensi terjadi tindak pidana pun muncul.

Di sisi lain, ada kasus di mana wajib pajaknya yang salah, namun bersikap dominan. Ia memiliki posisi untuk bernegosiasi dengan wajib pajak yang lemah dan menyuapnya agar laporan pajaknya diperbaiki.

"Banyak sebenarnya yang dilakukan pegawainya sendiri, kerjasama dengan orang lain. Tapi casenya karena ketidakpemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Itu yang harus kita perbaiki," kata Harry.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X