Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai Pajak Digaji Tinggi Tapi Masih Korupsi, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 12/12/2018, 07:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Harry Gumelar mengatakan, aparatur pajak atau fiskus digaji tinggi agar tak tergiur untuk melakukan korupsi.

Namun, pada kenyataannya, masih ada oknum aparatur pajak yang menerima sogokan hingga memeras wajib pajak. Menurut Harry, kesalahan bisa berasal dari aparatur pajak itu sendiri maupun wajib pajak.

"Ketika butuh uang cepat, wajib pajak main-main, terjadilah korupsi. Kalau wajib pajak lemah posisinya, tidak paham, jadi celah korupsi," ujar Harry di Cisarua, Bogor, Selasa (11/12/2018).

Harry mengatakan, wajib pajak harus memahami betul aturan perpajakan. Jika laporan pajaknya terjadi selisih dan yakin bahwa dirinya tak salah, maka wajib pajak akan memperjuangkannya melalui jalur yang benar. Dengan demikian, tak ada celah bagi fiskus untuk memeras wajib pajak untuk menyesuaikan selisih tersebut.

Harry mengakan, kesadaran tersebut yang seharusnya ada di setiap wajib pajak. Oknum fiskus yang melihat wajib pajak yang bingung soal angka atau bermasalah dengan Pajak Pertambahan Nilai, akan memanfaatkannya sebagai celah untuk memeras. Menurut dia, laporan yang bermasalah bisa jadi karena ketidakpatuhan wajib pajak.

"Kalau mau cepat PPN diberikan, jadilah wajib pajak yang patuh. Dua minggu saja bisa keluar," kata Harry.

Harry mengatakan, korupsi atau suap terjadi jika antara kedua pihak, baik wajib pajak maupun fiskus terjadi kesepakatan. Jika salah satu pihak tak menghendaki maka tak akan terjadi. Begitu wajib pajak lemah, fiskus di posisi yang kuat, potensi terjadi tindak pidana pun muncul.

Di sisi lain, ada kasus di mana wajib pajaknya yang salah, namun bersikap dominan. Ia memiliki posisi untuk bernegosiasi dengan wajib pajak yang lemah dan menyuapnya agar laporan pajaknya diperbaiki.

"Banyak sebenarnya yang dilakukan pegawainya sendiri, kerjasama dengan orang lain. Tapi casenya karena ketidakpemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Itu yang harus kita perbaiki," kata Harry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com