Sektor Pertanian Harus Bisa Hadapi Era Disrupsi

Kompas.com - 13/12/2018, 14:36 WIB
Ilustrasi pertanian Ervan Hardoko/KOMPAS.comIlustrasi pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyampaikan, para petani dan sektor pertanian harus mampu menghadapi perkembangan zaman di era disrupsi, yakni masa di mana terjadi perubahan yang sangat mendasar di berbagai sektor kehidupan.

“Perubahan cepat telah mendorong dunia memasuki era revolusi industri yang keempat atau disebut juga industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet," kata Moeldoko dalam pernyataannya, Kamis (13/12/2018).

Moeldoko menuturkan, pada era tersebut kegiatan pertanian berlangsung sangat efektif dan efisien. Sehingga, mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan dan berdaya saing.

Baca juga: HKTI: 200 Hektar di Kita untuk 1.000 Orang, di AS Satu Orang Mengelola Pertanian 200 Hektar

Moeldoko menyampaikan, ada lima teknologi utama yang menopang implementasi Industri 4.0 yaitu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Human-Machine Interface, Teknologi Robotic dan sensor, serta Teknologi 3D Printing.

“Semua itu akan mengubah cara manusia berinteraksi hingga pada level yang paling mendasar, serta sekaligus dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri, termasuk industri pertanian,” ujarnya.

Revolusi industri 4.0 menjadi titik balik fundamental bagi perubahan pada berbagai sektor pertanian, tidak terkecuali pada agroindustri. Maka di era digitalisasi pada revolusi industri 4.0, mau tidak mau membuat para pemangku kepentingan di sektor pertanian harus mampu mempersiapkan diri dan berdaptasi dengan perubahan tersebut untuk menjawab tantangan masa depan serta mengubah ancaman menjadi peluang.

Baca juga: Program Mekanisasi Pertanian, Pangkas Ongkos Produksi Petani

Moeldoko menuturkan, sebagian besar petani masih bertani secara tradisional dan masih memiliki lima persoalan krusial. Persoalan itu adalah kepemilikan lahan yang terbatas, rata-rata hanya 0,2 hektar.

Persoalan lainnya adalah kondisi tanah yang sudah rusak akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, aspek kurangnya permodalan dan rendahnya kualitas manajemen, lemahnya penguasaan teknologi, serta kesulitan dalam penanganan pasca panen.

“HKTI telah berusaha menjembatani petani dengan pemerintah, dunia riset, dan para pebisnis atau pengusaha. Sehingga jika keempat unsur tadi bisa dijembatani dengan baik, maka sesungguhnya semua kepentingan bisa diakomodasi dengan baik pula,” papar Moeldoko.

Moeldoko menyebut dari sisi permodalan, saat ini HKTI sudah melakukan penjajakan kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menggelontorkan dana KUR kepada petani.

"Kami sudah sepakat mempersiapkan nota kesepahaman dengan BRI. Harapannya, kredit tersebut bisa dimanfaatkan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya oleh petani," jelas dia.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X