Kompas.com - 14/12/2018, 20:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan menaikkan cukai alkohol. Keputusan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang Mengadung Etil Alkohol (KMEA).

Aturan baru soal tarif cukai alkohol itu diundangkan pada tanggal 13 Desember 2018, yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 12 Desember 2018.

Pertama untuk Etil Alkohol (EA), tarif cukai per liter untuk produk dalam negeri dan impor Rp 20.000. Cukai ini berlaku untuk semua jenis etil alkohol dengan kadar berapapun.

Tarif ini masih sama dengan ketentuan serupa sebelumnya yakni di PMK Nomor 207/PMK.011/2013.

Kedua Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Untuk kadar sampai 5 persen, tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol produksi dalam negeri dan impor Rp 15.000, naik dari 2013 yang sebesar Rp 13.000 per liter.

Selanjutnya untuk kadar lebih dari 5 persen sampai 20 persen, tarif produk dalam negeri Rp 33.000 dan impor Rp 44.000 per liter. Tarif ini sama dengan tahun 2013.

Sementara itu untuk minuman mengandung etil alkohol dengan kadar lebih 20 persen, tarif cukai produksi dalam negeri Rp 80.000 dan impor Rp 139.000 per liter. Tarif ini pun masih sama dengan 2013.

Ketiga Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA). Untuk produksi dalam negeri dan impor tarifnya Rp 1.000 per gram. Pada 2013 lalu, tarifnya menggunakan hitungan per liter yakni Rp 100.000 per liter.

Khusus untuk MMEA, pemerintah memberi pengecualian. Pada pasal 6, keputusan penetapan tarif cukai MMEA dinyatakan tidak berlaku bila pertama terdapat keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA dari kepala Kantor.

Kedua, terdapat keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya persengketaan merek.

Ketiga, pengusaha pabrik atau importir tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan dokumen pemesanan pita cukai selama lebih dari 12 bulan berturut-turut.

Lalu pengusaha melakukan pembayaran cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran selama lebih dari 12 bulan berturut-turut dan nerealisasikan ekspornya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik MMEA untuk tujuan ekspor selama lebih dari 12 bulan berturut-turut.

Serta merealisasikan pengiriman MMEA ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai selama lebih dari 12 bulan berturut-turut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Berapa Gaji PPPK Guru dan Tunjangannya Setiap Bulan?

Work Smart
Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Cara Mencari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Terdekat dengan Mudah

Whats New
Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Pefindo Sematkan Peringkat idAAA Untuk Mitratel

Rilis
Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Tingkat Pengangguran 18 Persen, Google Indonesia Siapkan Beasiswa Data Analis untuk 10.000 Orang

Work Smart
Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Bos Semen Indonesia Sebut Proyek IKN Nusantara Berpotensi Serap 21 Juta Ton Semen

Whats New
PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

PTBA Tebar Dividen Senilai Rp 7,9 Triliun, 100 Persen dari Laba Bersih di 2021

Whats New
Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Syarat dan Cara Gadai Emas di Pegadaian dengan Mudah

Earn Smart
Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Bahas Revisi UU LLAJ, YLKI Usulkan Pemerintah Pungut Dana Preservasi Jalan Ke Kendaraan Pribadi

Whats New
Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Status Ojol Tak Perlu Dilegalkan, INSTRAN: Ojol Hanya Sementara hingga Transportasi Umum Membaik

Whats New
DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Whats New
Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Bisakah Luhut Atasi Permasalahan Minyak Goreng di RI dalam 2 Minggu?

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Anak Usaha Kimia Farma Buka 5 Lowongan Kerja untuk D-3 dan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Cek Tingkat Imbalan 6 Seri Sukuk Negara yang Dilelang Pekan Depan

Earn Smart
Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Bahlil: Ekspor Listrik Dilarang, Sebentar Lagi Kami akan Buat Aturannya

Whats New
IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

IKN Ditawarkan Dalam Pertemuan WEF, Bahlil: Kalau Minat Investasi Ada, Tapi Eksekusinya Belum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.