Kompas.com - 18/12/2018, 18:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dunia usaha was-was dengan rencana kebijakan penerapan cukai kantong plastik oleh pemerintah. Padahal, kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi pengunaan kantong plastik.

Namun demikian, peneliti madya dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto menilai, tak seharusnya kebijakan penerapan cukai tersebut dikhawatirkan.

"Sebenarnya jangan dianggap (kebijakan cukai plastik) sebagai sebuah ancaman," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: Inaplas: Cukai Plastik Ibaratnya Orang Flu Dikasih Obat Sakit Kepala

Menurut Joko, dana cukai plastik yang akan terkumpul nantinya akan digunakan untuk program nyata yang bisa mengurangi sampah plastik.

Misalnya, saat bicara mengurangi sampah eksisting maka teknisnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dana cukai bisa disalurkan ke KLHK untuk mengurangi sampah plastik yang ada.

Akan tetapi, bila nantinya dilihat penanganan sampai plastik baru lebih penting, maka dana itu bisa dikucurkan kepada Kementrian Perindustrian.

"Misalnya untuk meningkatkan SNI teknologinya, nah untuk teknologi Kemenperin bisa gandeng rekan-rekan industri, dan industri daur ulang," kata dia.

Baca juga: Rancangan Peraturan Pemerintah Soal Cukai Plastik Rampung Akhir 2018

Penerapan cukai tersebut, ucapnya, harus dipercaya sebagai instrumen untuk mengubah perilaku. Dengan begitu, pengenaan cukai pada plastik diyakini bisa mengurangi kebiasaan masyarakat menggunakan plastik, utamanya kantong kresek.

Sebelumnya, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono menilai, rencana pemerintah menerapkan cukai plastik bukanlah solusi tepat mengatasi persoalan sampah plastik.

Menurut Fajar, masalah sebenarnya dari sampah plastik bukanlah plastik itu sendiri, namun lebih kepada manajemen pengelolaan sampah plastik saat ini.

Fajar menyatakan, industri plastik saat ini sudah terseok-seok akibat berbagai beban fiskal yang dikenakan oleh pemerintah. Kebijakan cukai plastik dikhawatirkan kian membuat industri terseok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

Whats New
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Whats New
Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

BrandzView
Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Whats New
Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Whats New
Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Whats New
Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung 'Dioper' di Padalarang

Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung "Dioper" di Padalarang

Whats New
Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Whats New
Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Whats New
Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Menhan Madagaskar Temui Luhut Bahas Isu Keamanan Perairan Strategis

Whats New
Usai Cabut Izin Wanaartha Life, OJK Bakal Ajukan Gugatan Demi Kepentingan Konsumen

Usai Cabut Izin Wanaartha Life, OJK Bakal Ajukan Gugatan Demi Kepentingan Konsumen

Whats New
Garuda Indonesia Bakal Operasikan 120 Pesawat di Tahun 2023

Garuda Indonesia Bakal Operasikan 120 Pesawat di Tahun 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.