Kasus Kriminalitas Transportasi Daring Picu Poin Keselamatan Permenhub

Kompas.com - 18/12/2018, 19:53 WIB
Ilustrasi taksi online KOMPAS.com/Achmad FaizalIlustrasi taksi online

KOMPAS.com - Pemerintah berupaya melindungi konsumen pengguna layanan kendaraan online lewat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang akan berlaku tahun depan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menjelaskan, aturan soal kemanan Standar Pelayanan Minimal yang tercantum dalam peraturan transportasi daring yang paling anyar berangkat dari terjadinya sejumlah kasus kriminalitas dan pelecehan seksual oleh pengemudi Grab.

"Ya, kasus-kasus itu menjadi salah satu faktor pendorong Kemenhub memasukkan poin yang arahnya menyangkut keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dilansir Antara, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Ada Penyekapan dan Perampokan di Taksi Online, Ini Komentar Menhub

Sebelumnya, terjadi sejumlah kasus kriminalitas  dan pelecehan seksual yang dilakukan mitra Grab terhadap konsumen. Salah satu kasus dugaan pelecehan seksual terjadi di Palembang, Sumatera Selatan seperti dilansir Kompas.com (8/5/2018).

Seorang mahasiswi di Palembang mengaku menjadi korban perampokan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sopir taksi online GrabCar pada Jumat (4/5/2018) sekitar pukul 10.00 WIB. Korban yang tercatat sebagai warga kawasan Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang pada Sabtu (5/5/2018).

Rekrutmen dan pengawasan masih lemah

Budi Setiyadi menegaskan, poin terbaru yang menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan ini harus dipenuhi oleh mitra pengemudi dan juga aplikator penyedia layanan.

Menurut dia, selama ini belum ada seleksi dan pengawasan ketat dari pihak manajemen Grab sebagai aplikator terhadap mitra pengemudi. Akibatnya, terjadi kasus kriminal serta pelecehan seksual terhadap pengguna layanan transportasi online tersebut.

"Kalau kita tidak buat standar keamanan ini, bisa kejadian lagi mobil ataupun pengemudi yang tidak layak secara keamanan dan kenyamanannya tetap beroperasi untuk transportasi daring. Seperti yang terjadi beberapa kali di armada Grab," ujar dia.

Selain itu, Kementerian Perhubungan menyoroti tarif batas bawah dan atas dan memasukkannya dalam peraturan transportasi daring terbaru ini. Tujuannya, imbuh dia, memastikan pengemudi mendapatkan jaminan kesejahteraan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X