BPK Sebut Masalah Freeport Terkait Lingkungan Hampir Selesai

Kompas.com - 19/12/2018, 16:33 WIB
Badan Pemeriksaan Keuangan bersama Kementerian ESDM dan Kementerian LHK menyampaikan progress temuan BPK soal masalah lingkungan oleh PT Freeport Indonesia di kantor BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018). KOMPAS.com/Ambaranie NadiaBadan Pemeriksaan Keuangan bersama Kementerian ESDM dan Kementerian LHK menyampaikan progress temuan BPK soal masalah lingkungan oleh PT Freeport Indonesia di kantor BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa temuan mereka terkait masalah lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia telah menemukan titik terang.

BPK sebelumnya menemukan adanya penggunaan hutan lindung seluas 4.535 hektar untuk operasional penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, terkait persoalan ini sudah ada pembahasan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"IPPKH seluas 4.535,93 hektar sudah pada tahap finalisasi oleh Kementerian LHK," ujar Rizal dalam konferensi di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: Freeport Dukung Inovasi Pemintalan Benang Noken Papua

Rizal mengatakan, potensi penerimaan negara bukan pajak dari IPPKH beserta kewajibannya senilai Rp 460 miliar akan ditagihkan setelah izinnya keluar

Selain itu, ada pula permasalahan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Terkait hal ini, PTFI telah membuat roadmap sebagai rencana aksi permasalahan tersebut dan sudah membahasnya bersama KLHK.

BPK juga mendapat temuan kekuranggan penerimaan negara dalam bentuk PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar 1.616.454,16 dollar AS. Terkait masalah ini, sudah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rizal mengatakan, Kementerian Energi dan SUmber Daya Mineral beserta KLHK telah memperbaharui regulasi terkait pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan rekomendasi BPK.

"Sehingga potensi penyimpangan pada masa yang akan datang dapat dicegah dan tidak terjadi kembali," kata Rizal.

Terkait mekanisme penyerahan saham sebesar 10 persen kepada masyarakat Ppaua, BPK menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Rizal mengatakan, berdasarkan pengalaman empiris dan pemeriksaan BPK terhadap BUMD yang bekerja sama dnegan pihak tertentu, selama ini selalu menimbulkan masalah dan penyimpangan.

Untuk menghindari hal tersebut, BPK menyarankan agar kepemilikan saham 10 persen untuk masyarakat Papua tak dilakukan melalui setoran penyertaan modal, melainkan menggunakan pola perhitungan deviden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.