Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Jadi Menteri, Susi Sebut Banyak Rencananya yang Belum Terwujud

Kompas.com - 20/12/2018, 15:06 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki mimpi dan rencana besar membangun sektor perikanan saat menjabat menteri 10 Oktober 2014 silam.

Namun kini, Susi mengungkapkan kekhawatiran mimpinya itu tidak akan terwujud sepenuhnya.

Hal itu ia sampaikan saat bicara dalam acara pengadaan barang dan jasa di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

"Tahun depan selesai kerja saya tanggal 20 Oktober 2019. Apa yang saya dapat? Dari saya punya planning, mimpi, (mungkin) hanya 10 persen saja tidak," ujarnya.

Baca juga: Susi: Di Grup WA, Saya Dicemooh Tak Bisa Kelola Anggaran

Hal ini kata Susi menyusul banyaknya rencana yang dia buat dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum terealisasi hingga Desember 2018.

Menteri asal Pangandaran Jawa Barat itu mengatakan, mempunyai master plan dalam 5 tahun. Mulai dari membangun 40 politeknik kelautan, 10.000 kapal kecil, 1.000 kapal 60 GT hingga 20 Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Tak cuma itu Susi juga memiliki perecanaan anggaran untuk membiayai pembangunan master plan-nya itu. Namun anggaran itu tidak didapatkannya lantaran persoalan akuntabilitas.

Rencana anggaran tahun pertama Rp 13 triliun, tahun kedua Rp 17 triliun, tahun ketiga Rp 22 triliun. Namun akibat pengelolaan anggaran yang diniliau tak efektif di KKP, anggaran yang cair Rp 5,8 triliun.

Untungnya sebut Susi, stok ikan di laut Indonesia kini naik 2 kali lipat dari sebelumnya akibat kebijakan tepat di sekitar hulu sektor perikanan yakni perikanan tangkap. Hal ini membuat Susi bahagia.

Terkait anggaran, Susi meminta seluruh jajaran KKP untuk mengubah pola pikir dan pelaksaan penggunaan anggaran. Salah satunya dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).

Dengan skema di LKPP, diharapkan proses pengadaan barang di KKP bisa lebih cepat dan efisien. Meskipun di sisi lain Susi juta meminta jajarannya untuk membahas pengadaan barang tak di akhir tahun.

"Saya mohon maaf ngedumel karena memang ini hal yang membuat saya sangat concern. Dan saya yakin ini bukan hanya persoalan KKP, cuma menteri lain enggak mendumel, diam saja. Kalau saya tidak bisa tidak omong," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com