KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal Fishing

Kompas.com - 21/12/2018, 20:02 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satgas 115 memaparkan kinerja penindakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018). KOMPAS.com/Ambaranie NadiaMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satgas 115 memaparkan kinerja penindakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram karena hanya seidkit korporasi yang bisa dijerat dalam kasus illegal fishing.

Tahun ini saja, dari 134 kasus yang ditangani Satgas 115, sebanyak 48 kasus menggunakan pendekatan multi-doors atau penegakan hukum menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hanya kurang dari lima kasus pertanggungjawaban pidana korporasi.

"Selama ini kita dapat kapalnya, nahkodanya, tapi pemiliknya, perusahaannya, tidak pernah kena," ujar Susi di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

KKP sudah menenggelamkan lebih dari 100 kapal. Ratusan anak buah kapalnya juga bertanggungjawab atas kejahatan di perairan Indonesia. Namun, hingga hari ini, penegakan hukum tak pernah sampai pemiliknya. Susi mengakui Satgas 115 kesulitan melacak pemilik kapal pelaku illegal fishing.

"Ada yang korporasinya ganti-ganti setiap tahun, ganti bendera negara," kata Susi.

Tak hanya kapal dari luar negeri, kapal berbendera merah putih juga banyak melakukan pelanggaran hukum di laut. Bahkan, tahun ini jumlahnya mendominasi yakni 54 kapal yang ditangkap. Tak sedikit yang menggunakan identitas palsu sebagai nama pemilik asli kapal.

"Banyak pemodal tidak mau namanya tercantum. Dia pakai nama pegawainya. Jadi kalau kita tangkap orang itu, dia bukan yang dapat keuntungan dari bisnisnya," kata Susi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Susi menganggap kejahatan pencurian ikan merupakan salah stau kejahatan luar biasa yang sifatnya transnasional. Maka harus ada regulasi bersama yang disepakati internasional mengenai penegakan hukumnya. Dengan penerapan hukum yang kuat dan berlaku secara global, maka bukan tak mungkin "biang" kejahatan tersebut bisa terungkap.

"Ini PR besar juga untuk Satgas 115, kepolisan, dan seluruhnya untuk bisa mengejar sampai ke korporasinya," kata Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.