KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal Fishing

Kompas.com - 21/12/2018, 20:02 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satgas 115 memaparkan kinerja penindakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018). KOMPAS.com/Ambaranie NadiaMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama anggota Satgas 115 memaparkan kinerja penindakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram karena hanya seidkit korporasi yang bisa dijerat dalam kasus illegal fishing.

Tahun ini saja, dari 134 kasus yang ditangani Satgas 115, sebanyak 48 kasus menggunakan pendekatan multi-doors atau penegakan hukum menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hanya kurang dari lima kasus pertanggungjawaban pidana korporasi.

"Selama ini kita dapat kapalnya, nahkodanya, tapi pemiliknya, perusahaannya, tidak pernah kena," ujar Susi di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

KKP sudah menenggelamkan lebih dari 100 kapal. Ratusan anak buah kapalnya juga bertanggungjawab atas kejahatan di perairan Indonesia. Namun, hingga hari ini, penegakan hukum tak pernah sampai pemiliknya. Susi mengakui Satgas 115 kesulitan melacak pemilik kapal pelaku illegal fishing.

"Ada yang korporasinya ganti-ganti setiap tahun, ganti bendera negara," kata Susi.

Tak hanya kapal dari luar negeri, kapal berbendera merah putih juga banyak melakukan pelanggaran hukum di laut. Bahkan, tahun ini jumlahnya mendominasi yakni 54 kapal yang ditangkap. Tak sedikit yang menggunakan identitas palsu sebagai nama pemilik asli kapal.

"Banyak pemodal tidak mau namanya tercantum. Dia pakai nama pegawainya. Jadi kalau kita tangkap orang itu, dia bukan yang dapat keuntungan dari bisnisnya," kata Susi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Susi menganggap kejahatan pencurian ikan merupakan salah stau kejahatan luar biasa yang sifatnya transnasional. Maka harus ada regulasi bersama yang disepakati internasional mengenai penegakan hukumnya. Dengan penerapan hukum yang kuat dan berlaku secara global, maka bukan tak mungkin "biang" kejahatan tersebut bisa terungkap.

"Ini PR besar juga untuk Satgas 115, kepolisan, dan seluruhnya untuk bisa mengejar sampai ke korporasinya," kata Susi.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Guru Honorer Dapat Subsidi Gaji | Ancaman Pemutusan Listrik Rumah Lukman Sardi

[POPULER MONEY] Guru Honorer Dapat Subsidi Gaji | Ancaman Pemutusan Listrik Rumah Lukman Sardi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Produktif dengan Berkebun Sayur | Pengalaman Menanam Strawberry | Cara Membuat Pupuk Gratis

[KURASI KOMPASIANA] Produktif dengan Berkebun Sayur | Pengalaman Menanam Strawberry | Cara Membuat Pupuk Gratis

Rilis
Kartu Pendaftaran CPNS 2021 Hilang? Ini Cara Cetak Ulangnya

Kartu Pendaftaran CPNS 2021 Hilang? Ini Cara Cetak Ulangnya

Work Smart
Startup Indonesia Panen Suntikan Modal

Startup Indonesia Panen Suntikan Modal

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Resep Pie Susu Teflon | Lupis Ketan Saus Gula Merah | Kue Rempah Ontbijtkoek

[KURASI KOMPASIANA] Resep Pie Susu Teflon | Lupis Ketan Saus Gula Merah | Kue Rempah Ontbijtkoek

Rilis
Targetkan Rp 21,9 Triliun dari IPO, Bukalapak Siap Perang Antar E-Commerce

Targetkan Rp 21,9 Triliun dari IPO, Bukalapak Siap Perang Antar E-Commerce

Whats New
Mengenal Kode OTP dan Bedanya dengan PIN

Mengenal Kode OTP dan Bedanya dengan PIN

Whats New
OJK Akan Panggil Jusuf Hamka soal Dugaan Pemerasan oleh Bank Syariah Swasta

OJK Akan Panggil Jusuf Hamka soal Dugaan Pemerasan oleh Bank Syariah Swasta

Whats New
Pelni Catat Kinerja Angkutan Barang Naik 85 Persen pada Semester I-2021

Pelni Catat Kinerja Angkutan Barang Naik 85 Persen pada Semester I-2021

Whats New
Sebelum Tahap SKD, Pelamar CPNS Bisa Ikuti Simulasi CAT BKN

Sebelum Tahap SKD, Pelamar CPNS Bisa Ikuti Simulasi CAT BKN

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tradisi Medali Angkat Besi Indonesia | Cara Mudah Mendesain Presentasi | Bedah Serial Marvel 'Loki'

[POPULER DI KOMPASIANA] Tradisi Medali Angkat Besi Indonesia | Cara Mudah Mendesain Presentasi | Bedah Serial Marvel "Loki"

Rilis
Apa Itu Liabilitas: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Akuntansi

Apa Itu Liabilitas: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Akuntansi

Whats New
Apa Itu Profit: Pengertian, Jenis, dan Perhitungannya

Apa Itu Profit: Pengertian, Jenis, dan Perhitungannya

Whats New
Kemenperin Sediakan 500 Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19

Kemenperin Sediakan 500 Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19

Rilis
Gandeng Kadin, GoTo Bangun Rumah Oksigen Gotong Royong

Gandeng Kadin, GoTo Bangun Rumah Oksigen Gotong Royong

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X