Agar Tak Ada "Papa Minta Saham", Isolasi Freeport dari Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diwanti-wanti agar menjauhkan PT Freeport Indonesia (PTFI) dari kepentingan politik seiring dengan penguasaan 51,2 persen sahamnya oleh PT Indonesia Asahan Alumunium alias Inalum.

"Ini bisnis sangat besar, risiko tinggi. Saya berharap jangan lagi ada benalu atau pihak-pihak yang mau menumpang hidup di Freeport," kata Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu ditemui di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Said menyebutkan, pemerintah harus berkaca pada kasus yang sempat menghebohkan publik tanah air yakni "Papa Minta Saham". Apalagi Indonesia sudah resmi mengambil sebanyak 51,2 persen saham Freeport. Ia juga berharap ini bisa memberikan dampak positif dari pengambilalihan saham tersebut.

"Saya paham, karena saya berunding dan Anda tahu pada saat saya bongkar 'papa minta saham'. Dan itu puncak gunung es, banyak tokoh yang bermain di Freeport," ujar dia,

Baca juga: Resmi, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Namun mantan staf khusus Menteri ESDM ini tidak menyebutkan dan menjelaskan siapa tokoh yang dimaksud tersebut. Yang jelas, ia meminta pemerintah memperhatikan dan membersihkan itu.

"Agar investasi yang kita tanamkan dan utang yang cukup besar, Inalum tidak rugi. Saya berharap betul Freeport harus diisolasi dari kepentingan politik siapapun. Karena ini sangat rawan kepentingan politiknya," tegasnya.

Pengamat Kebijakan Publik ini mengungkapkan, keberhasilan Indonesia mengambil sebagian besar saham Freeport tidak perlu disikapi secara berlebihan. Karena capaian ini juga pernah dicapai kala mengambil PT Inalum dari Jepang pada 2013 silam.

"Pengambilalihan Freeport biasa saja, mari menjaga ke depan. Memang ini menguntungkan bagi rakyat dana bangsa Indonesia," tuturnya.