Di Indonesia, Teknologi Blockchain Masih Tahap Pengenalan

Kompas.com - 23/12/2018, 20:34 WIB
Ilustrasi blockchain etty Images/iStockphoto/PeshkovIlustrasi blockchain

JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi penyedia dokumen digital blockchain belum begitu populer dan belum banyak pula diterapkan di Indonesia. Perusahaan penyedia teknologi ini juga masih menemukan kendala dalam mengedukasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk beralih teknologi ke blockchain.

Walau penetrasi pengguna internet sudah 60 persen, namun dokumen publik masih bersifat konvensional.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, saat ini blockchain masih dalam tahap perkenalan. Penggunaanmya belum begitu banyak dan masih diasosiasikan pada mata uang digital saja, padahal manfaatnya bisa lebih luas.

"Tantangan saat ini adalah memperkenalkan apa itu blockchain, apa saja pemanfaatannya dan apa saja keuntungannya. Butuh tenaga ahli dan juga tentunya dana," tutur Heru dalam pernyataannya, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: Nilai Cryptocurrency Turun, Gaji Ahli Blockchain Malah Makin Besar

Heru menambahkan, saat ini semua negara, tidak hanya Indonesia, masih mencari bagaimana bentuk pemanfaatan teknologi tersebut. Indonesia pun dianggap masih berpeluang untuk unggul di penerapan teknologi ini.

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga perlu menerbitkan aturan tentang sektor ini khususnya untuk cryptocurrency alias mata uang kripto.

"Regulasi dibutuhkan untuk keamanan data, privasi pengguna dan pengaturan bitcoin sebagai mata uang digital hasil dari teknologi blockchain."

Senada dengan itu, pengamat komunikasi industri dari perusahaan konsultan bisnis berbasis di Singapura PRecious Communications, Muhammad Zulkifli mengungkapkan, masih banyak bidang-bidang lain yang sebenarnya bisa dieksplorasi untuk menjadi sasaran dari penerapan teknologi ini.

Baca juga: Indonesia Disebut Pasar Potensial Blockchain

"Misalnya bidang kedokteran, kita bisa pakai blockchain untuk rekam medis. Bidang pemerintahan, seperti sertifikat tanah, lebih aman pakai blockchain seperti yang diterapkan di Norwegia. Sengketa tanah di masa akan datang bisa lebih diminimalisir kalau dokumennya bersifat digital terenskripsi," tuturnya.

Zulkifli menambahkan, strategi komunikasi yang harus dijalankan untuk mendorong penetrasi blockchain bisa dimulai dari kolaborasi antar asosiasi dan pemain blockchain.

"Fokus kampanyenya adalah pada masalah apa yang bisa diselesaikan oleh teknologi ini. Misalnya penghematan biaya. Di Singapura, blokchain berhasil mengurangi biaya infrastruktur bank hingga 30 persen dan menghemat biaya tahunan 8 juta-12 juta dollar."



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X