Rhenald Kasali: Banyak yang Tak Paham dengan Proses Divestasi Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah resmi menguasai mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Perusahaan plat merah itu kini mempunyai saham 51,2 persen di freeport.

Proses divestasi saham itu mengundang beragam komentar, salah satunya dari guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali.

Menurut Rhenald, banyak orang yang tak paham mengenai permasalahan di Freeport. Namun, orang-orang tersebut malah sibuk menyalahkan pemerintah karena dianggap keliru membayar 4 miliar dollar AS untuk menguasai Freeport.

"Saya menduga mereka yang ngamuk-ngamuk itu hanya kurang kompetensi saja, maklum menganalisis Freeport ini kompleks. Ini gabungan makro-mikro, corporate finance dan fiscal policy, masalah hukum, lingkungan hidup, antara kepentingan domestik dengan global value chain, rumit sekali," ujar Rhenald dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12/2018).

Baca juga: Inalum: Tak Ada Aset yang Digadaikan untuk Beli Freeport

Rhenald menambahkan, jika orang yang pernah langsung ke Freeport pasti mengetahui bahwa ada perbedaan antara kekayaan alamnya yang milik Indonesia dengan perusahaan Freeport yang bukan milik Indonesia.

"Kita tak pernah mendirikan Freeport, juga tak pernah taruh uang di perusahaan itu sehingga kita punya saham. Jadi kalau Freeport diusir atau berakhir (2021) yang kembali ke pangkuan kita ya cuma buminya saja. Untuk eksploitasinya kita harus tanam modal juga bukan? Artinya keluar duit lagi," ucap dia.

Rhenald menjelaskan, PT Freeport memiliki aset berupa mesin, tenaga ahli, jaringan bisnis dan lainnya. Jika kita memutus kontraknya di 2021, Freeport akan sangat mudah membawa pergi itu semua keluar dari Indonesia.

"Kalau ambil buminya saja, ya kita pasti tak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau mau pikir lebih panjang sedikit, maka kita perlu ambil saham PT-nya, untuk apa? untuk kuasai teknologi dan asetnya, ikut memimpin perusahaan. Maka itulah langkahnya, beli sahamnya dong," kata Rhenald.

Menurut Rhenald, yang ingin dikuasai pemerintah adalah teknologi tingkat tinggi dengan resources and development dalam bidang pertambangan yang luar biasa. Untuk eksploitasi tambang grasberg dibutuhkan teknologi yang canggih.

"Memang tambang Freeport fase ke dua ini ada di bawah tanah. Cadangannya cukup untuk usaha 40-50 tahun ke depan. Tapi untuk masuk ke terowongan itu kita harua naik ke puncak yang tinggi dulu dengan kendaraan ber cc tinggi tadi menanjak sekitar 45 derajat sekitar dua jam dari bawah dan perlu teknologi yang mahal. Apa ini akan ditinggal oleh Freeport kalau KK tahun 2021-nya berakhir?" ungkap Rhenald.

Mekanisme pembayaran

PT Inalum menerbitkan global bond untuk membeli mayoritas saham Freeport. Menurut Rhenald langkah itu sudah tepat.

"Namannya juga bisnis, mana ada bisnis atau pembiayaan yang tak beresiko, lebih beresiko lagi kalau belinya pakai loan atau APBN, karena rupiah akan langsung tertekan. Ini kan kita berada di tengah-tengah era trade war," kata dia.

"Begitu pinjam pakai loan, maka tahun depan sudah langsung harus bayar interest besar-besaran dan pokoknya sekaligus. Beda dengan bond, pokoknya dibayar di belakang. Artinya kita bisa menabung, dapat bunga pula," sambungnya.

Rhenald menuturkan, laporan keuangan Freeport menyebutkan EBITDA-nya dalam setahun sekitar 4 miliar dollar AS. Adapun net profitnya tercata 2 miliar dollar AS per tahun.

"Maka kalau kita beli sahamnya dalam skema divestasi ini senilai 4 miliar dollar AS, dalam 4 tahun global bond itu sudah bisa dibayar dari devidennya saja. Ini kan sama dengan modal dengkul. Siapa yang enggak ngiler. Makanya global bond itu oversubscribe," sebut dia.

Rhenald memprediksi, produksi tambang Grasberg tahun depan akan menurun. Sebab, tambang open pit akan ditutup tahun depan.

Nantinya, perusahaan itu akan mengembangkan sistem penambangan bawah tanah. Proses tersebut membutuhkan masa transisi.

"Aada fase peralihan selama 1-2 tahun menuju tambang baru underground yang izinnya baru keluar. Izin baru ini pun bukan lagi KK, tapi surat izin sesuai UU Minerba yaitu IUPK. So, selama masa transisi pasti labanya akan turun dulu sementara. Itu sebabnya perlu bond dengan tenor yang panjang. untuk apa? untuk kurangi risiko, kok malah dinilai berisiko," kata Rhenald.